KBRN, Banda Aceh: Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh dalam rangka masa reses, Kamis (23/10/2025). Rombongan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), didampingi Wakil Ketua Komisi VII Evita Nursanty (PDIP), Chusnunia Chalim (Gerindra), serta anggota DPR RI asal Aceh Teuku Zulkarnaini atau yang akrab disapa Ampon Bang, bersama sejumlah anggota lainnya.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi VII menyambangi sentra usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) PT Rayeuk Aceh Utama, sebuah industri rumahan pengolah sambal cabai yang berlokasi di Desa Deah Geulumpang, Banda Aceh.

Rombongan Komisi VII meninjau langsung proses produksi sambal kemasan sekaligus berdialog dengan para pelaku UMKM setempat. Dalam kesempatan itu, mereka mendengarkan berbagai kendala yang selama ini dihadapi pelaku usaha, mulai dari keterbatasan modal, akses perizinan, hingga pemasaran produk.

Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menegaskan pentingnya kehadiran pemerintah daerah dalam mendampingi pelaku UMKM agar dapat berkembang lebih optimal.

“Selama ini yang menjadi kendala utama pelaku UMKM adalah soal pendampingan. Pemerintah daerah harus hadir untuk membantu, baik dari sisi akses pemodalan, perizinan, maupun pemasaran produk,” ujar Saleh.

Ia menilai potensi yang dimiliki UMKM seperti PT Rayeuk Aceh Utama sangat besar. Produk olahan sambal khas Aceh tersebut dinilai mampu menembus pasar nasional bahkan berpeluang ke pasar internasional jika mendapat dukungan berkelanjutan dari pemerintah dan dunia industri.

Sementara itu, owner PT Rayeuk Aceh Utama, Murthala, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi VII DPR RI tersebut. Ia berharap momentum ini menjadi pintu masuk bagi hadirnya solusi konkret terhadap berbagai persoalan yang dihadapi pelaku UMKM di Aceh.

“Dengan adanya kunjungan dari Komisi VII, kami berharap ada tindak lanjut nyata untuk mengatasi persoalan yang selama ini menjadi kendala pelaku UMKM, terutama dalam hal akses permodalan, pengembangan bisnis, serta kemudahan pengiriman bahan baku dan pemasaran produk,” ungkap Murthala.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian, Yedi Sabaryadi, menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung keberlanjutan dan peningkatan daya saing UMKM di seluruh Indonesia, termasuk di Aceh.

“Semua persoalan yang disampaikan para pelaku UMKM akan kami tindak lanjuti. Pemerintah berkomitmen terus memberikan dukungan agar UMKM semakin berdaya saing. Ke depan, para pelaku UMKM juga akan diberi akses untuk memperoleh perizinan dan sertifikasi, agar bisa naik kelas menjadi industri besar yang mampu menembus pasar nasional hingga luar negeri,” ujar Yedi.