KBRN, Banda Aceh: Dinas Koperasi dan UKM Aceh terus berupaya membentuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Provinsi Aceh agar tangguh. Semuanya untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi ke depan.

Subkoordinator Fasilitasi Usaha Kecil Dinas Koperasi dan UKM Aceh, Saiful Bahari, SE, MM, mengatakan UMKM tangguh siap berhadapan dengan hambatan-hambatan. Mulai dari persaingan ketat, inflasi, hingga perubahan teknologi, UMKM harus adaptif.

Lewat dialog Mozaik Indonesia UMKM, pemerintah hadir melalui berbagai program pendampingan. Salah satunya adalah fasilitasi akses pembiayaan lewat Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan 25 tenaga pendamping yang tersebar di 23 kabupaten/kota. Selain itu, dinas juga melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, hingga sosialisasi pentingnya sertifikasi produk dan legalitas usaha.

“Setiap tahun kami menerima lebih dari seribu proposal bantuan peralatan. Meskipun begitu, karena keterbatasan anggaran hanya sekitar 25 persen yang bisa difasilitasi,” ujar Saiful kepada RRI Banda Aceh, Senin (22/9/2025).

Ia menambahkan, bantuan peralatan disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha, mulai dari mesin jahit, mesin bordir, hingga peralatan produksi makanan. Namun, kesalahan dalam penyusunan proposal masih menjadi kendala utama, sehingga perlu pendampingan agar UMKM dapat mengajukan bantuan sesuai kebutuhan. Saiful menegaskan, bantuan yang diberikan bukan sekadar fasilitas, melainkan amanah yang harus digunakan untuk menunjang keberlangsungan usaha UMKM di Aceh.