RRI. CO. ID, Banda Aceh –Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan di Aceh. Namun, besarnya dana yang dikucurkan pemerintah pusat dinilai belum sepenuhnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi apabila tidak diiringi dengan alokasi yang tepat sasaran dan penguatan sektor produktif.

Hal itu mengemuka dalam Dialog Banda Aceh Siang yang disiarkan Programa 4 RRI Banda Aceh dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Aceh, Kamis (23/7/2026), mengangkat tema "APBN untuk Aceh: Sejauh Mana Manfaatnya Dirasakan Masyarakat?". Dialog menghadirkan Kepala Kanwil DJPb Aceh Safuadi, S.T., M.Sc., Ph.D., Pengamat Ekonomi Universitas Syiah Kuala Prof. Dr. Rustam Effendi, S.E., M.Con., serta Perencana Ahli Madya Bappeda Aceh Muhammad Zen, M.Si., Ph.D.

Kepala Kanwil DJPb Aceh Safuadi menjelaskan APBN memiliki tiga fungsi utama, yakni fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Menurutnya, ketiga fungsi tersebut secara langsung menyentuh kehidupan masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur, pelayanan pendidikan dan kesehatan, bantuan sosial, hingga menjaga stabilitas ekonomi ketika terjadi krisis atau bencana.

Ia menyampaikan, hingga 30 Juni 2026 realisasi APBN di Aceh telah mencapai Rp26,11 triliun atau sekitar 42,07 persen dari pagu tahun berjalan. Nilai tersebut meningkat sekitar 29,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dari total realisasi itu, Rp8,75 triliun merupakan belanja pemerintah pusat, sedangkan Rp17,36 triliun berupa transfer ke daerah, termasuk dana desa.

Safuadi juga mengungkapkan bahwa penerimaan negara yang berhasil dihimpun di Aceh hingga pertengahan tahun baru mencapai sekitar Rp2,94 triliun. Angka tersebut jauh lebih kecil dibandingkan belanja pemerintah yang telah digelontorkan sehingga menunjukkan besarnya dukungan fiskal pemerintah pusat bagi Aceh. Menurutnya, kondisi ini menjadi tantangan sekaligus dorongan agar aktivitas ekonomi daerah semakin berkembang dan mampu meningkatkan penerimaan negara di masa mendatang.

Sementara itu, Muhammad Zen menilai pembangunan Aceh hingga kini masih sangat bergantung pada Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Ia menjelaskan bahwa sekitar 80 persen pendapatan pemerintah daerah di Aceh bersumber dari APBN, sedangkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sekitar 20 persen. Karena itu, hampir seluruh sektor pembangunan, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur, masih mengandalkan dukungan pemerintah pusat.

Menurutnya, pemerintah daerah terus berupaya menyelaraskan perencanaan pembangunan dengan kebijakan nasional melalui mekanisme Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang). Sinkronisasi tersebut dilakukan agar pendanaan APBN dan APBD dapat saling mendukung pencapaian target pembangunan daerah maupun nasional.

Muhammad Zen menambahkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir Pemerintah Aceh menerapkan pendekatan money follows program, yaitu mengutamakan pendanaan bagi program yang memiliki dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, penurunan pengangguran, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di tengah keterbatasan fiskal dan menurunnya dana otonomi khusus, pemerintah daerah juga berupaya mengembangkan kawasan industri Ladong, memperkuat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta mendorong pengembangan kawasan dataran tinggi Gayo sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Di sisi lain, Prof. Rustam Effendi mengingatkan bahwa keberhasilan APBN tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang dikucurkan. Menurutnya, efektivitas alokasi anggaran menjadi faktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Ia menilai kualitas hidup masyarakat Aceh memang mengalami kemajuan pascakonflik dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh telah berada di atas rata-rata nasional. Namun, pertumbuhan ekonomi masih bertahan di kisaran empat persen sehingga belum mampu menciptakan lapangan kerja secara optimal maupun menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.

Prof. Rustam mengatakan struktur ekonomi Aceh masih terlalu bertumpu pada sektor primer dengan nilai tambah yang rendah. Menurutnya, pembangunan harus diarahkan pada hilirisasi hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan komoditas unggulan lainnya agar produk Aceh memiliki nilai jual lebih tinggi sekaligus memperluas kesempatan kerja. Ia juga menilai pengembangan industri pengolahan harus menjadi prioritas agar Aceh tidak terus menjual bahan mentah ke daerah lain.

Safuadi turut menekankan bahwa Aceh memiliki modal besar berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi pariwisata. Tantangan terbesar saat ini, menurutnya, bukan lagi keterbatasan sumber daya, melainkan kemampuan mengorkestrasi seluruh potensi tersebut menjadi aktivitas ekonomi yang menghasilkan nilai tambah.

Ia mencontohkan komoditas buah, hasil perikanan, dan destinasi wisata yang selama ini lebih banyak dijual dalam bentuk mentah atau belum didukung fasilitas memadai. Dengan pengolahan, pengemasan, promosi digital, serta perbaikan akses dan amenitas, komoditas maupun destinasi tersebut diyakini mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat kemandirian fiskal Aceh.

Menutup dialog, para narasumber sepakat bahwa APBN tetap menjadi instrumen penting bagi pembangunan Aceh. Namun, manfaatnya akan semakin besar apabila didukung sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, serta masyarakat dalam membangun ekonomi berbasis nilai tambah, investasi, dan inovasi sehingga ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat dapat berangsur berkurang.