KBRN, Banda Aceh: Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Rijaluddin, menegaskan bahwa pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan tidak dapat dialihkan untuk penanganan bencana tahun anggaran berjalan. Hal itu disampaikannya dalam wawancara bersama RRI Banda Aceh, Selasa (9/12/2025).

Menurutnya, sebagian besar pokir telah terealisasi sejak pertengahan tahun, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan perubahan pada akhir tahun anggaran.

“Pokir kawan-kawan sudah terealisasi sejak pertengahan tahun. Jadi tidak bisa diubah lagi atau dialihkan untuk kebutuhan bencana tahun ini. Perubahan hanya bisa kita lakukan tahun depan,” jelasnya.

Dengan tidak memungkinkan penggunaan pokir, Rijaluddin meminta Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) segera menyesuaikan anggaran yang belum terserap agar dapat difokuskan untuk penanganan darurat.

“Kita berharap dinas-dinas bisa menyesuaikan anggaran yang belum terealisasi, sehingga bisa digunakan untuk penanggulangan bencana,” ujarnya.

Rijaluddin juga mendorong Pemerintah Aceh mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan alternatif, seperti Belanja Tidak Terduga (BTT), dana cadangan, dana abadi, hingga kemungkinan penarikan sementara dana pada BUMD.

“Pak Gubernur harus berani mengambil langkah, mempersiapkan dana dari berbagai sumber, termasuk BTT dan cadangan. Kalau perlu, dana BUMD bisa ditarik sementara untuk kebutuhan darurat,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa langkah cepat dan tegas sangat diperlukan agar penanganan bencana dapat berjalan optimal dan kebutuhan masyarakat terdampak segera terpenuhi.