KBRN, Banda Aceh: Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala (USK), Dr. Amri, SE., M.Si., menilai dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh belum sepenuhnya mampu mengatasi persoalan mendasar masyarakat, terutama kemiskinan ekstrem. Hal itu disampaikannya dalam perbincangan bersama RRI Banda Aceh, Kamis (18/9/2025).

Menurut Amri, meskipun jumlah dana Otsus besar, perputaran uang di tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten masih terbatas akibat keluarnya sejumlah investor dari Aceh. “Ekonomi masyarakat Aceh relatif morat-marit karena uang di kampung juga berkurang. Investor besar banyak yang keluar, seperti PT RI, PT BNI, PT Mandiri, hingga BRI Syariah dan Mandiri Syariah. Akibatnya uang tidak berputar di level bawah,” jelasnya.

Ia menekankan, seberapa pun besar dana Otsus, dampaknya akan terbatas bila tidak didukung efek multiplier dari aktivitas investasi. Oleh karena itu, menurutnya, dana Otsus perlu diarahkan secara fokus untuk penanganan kemiskinan ekstrem, sekaligus memanfaatkan sumber lain seperti corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan.

“Jangan hanya bertumpu pada dana Otsus. CSR juga bisa dimanfaatkan untuk mengatasi kemiskinan ekstrem yang masih ada di Aceh,” ujarnya.

Amri juga berharap pemerintah pusat dapat menetapkan alokasi dana Otsus sebesar 2,5 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional agar pemerintah Aceh memiliki ruang fiskal yang lebih leluasa dalam merancang pembangunan. “Kalau dapat 2,5 persen, pemerintah Aceh punya keleluasaan lebih dalam mengurangi angka kemiskinan. Kalau tidak, ruang fiskalnya akan tetap sempit,” tegasnya.

Menurutnya, alokasi dana Otsus selama ini bukan sepenuhnya tidak tepat sasaran, namun masih kurang tepat. “Ada politik anggaran dan anggaran politik yang memengaruhi. Ini yang perlu dipahami bersama,” pungkas Amri.