RRICO.ID, Banda Aceh - Badan Pusat Satatis (BPS) Aceh mencatat, Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Aceh pada Juni 2026 sebesar 125,34. Angka tersebut meningkat 0,34 persen dibandingkan kondisi pada Mei 2026 berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan di sejumlah wilayah Aceh.

Plh. Kepala BPS Provinsi Aceh Abd. Hakim mengatakan, peningkatan NTP menunjukkan bahwa secara umum kemampuan tukar hasil produksi pertanian terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi maupun biaya produksi mengalami perbaikan. Kenaikan ini terjadi pada hampir seluruh subsektor pertanian, kecuali subsektor tanaman perkebunan rakyat dan subsektor peternakan.

"Sejalan dengan kenaikan NTP, Indeks Harga yang Diterima Petani (It) pada Juni 2026 juga meningkat sebesar 0,85 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan tersebut mencerminkan adanya peningkatan harga hasil pertanian yang diterima petani di sebagian besar subsektor," ujarnya saat penyampaian rilis bulanan dikantor BPS Aceh, Rabu 1 Juli 2026.

Dijelaskannya, peningkatan It terjadi pada hampir seluruh subsektor pertanian. Sementara itu, subsektor tanaman pangan dan subsektor peternakan menjadi dua subsektor yang tidak mengalami kenaikan indeks pada periode tersebut.

Di sisi lain, Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) di Provinsi Aceh juga mengalami kenaikan sebesar 0,51 persen dibandingkan Mei 2026. Kenaikan ini menunjukkan meningkatnya pengeluaran petani untuk kebutuhan rumah tangga maupun biaya produksi pertanian.

BPS mencatat peningkatan Indeks Harga yang Dibayar Petani terjadi pada seluruh subsektor pertanian tanpa pengecualian. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pergerakan Nilai Tukar Petani selama Juni 2026.

Selain memantau perkembangan NTP, BPS juga mencatat perubahan harga kebutuhan rumah tangga di wilayah perdesaan. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa pada Juni 2026 terjadi inflasi perdesaan sebesar 0,46 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Perkembangan NTP, Indeks Harga yang Diterima Petani, serta Indeks Harga yang Dibayar Petani menjadi indikator penting dalam menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat perdesaan. Data tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang mendukung kesejahteraan petani dan menjaga stabilitas harga di Provinsi Aceh.