RRI.CO.ID, Banda Aceh - Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal memimpin langsung penguatan langkah pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi daerah, dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Banda Aceh, di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh pada Kamis, 26 Februari 2026.

Illiza menegaskan komitmen Pemerintah Kota Banda Aceh, untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, ketersediaan pasokan, serta kelancaran distribusi selama bulan suci Ramadan hingga Idulfitri 1447 Hijriah.

Wali Kota juga menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia Provinsi Aceh, serta seluruh jajaran TPID dan TP2DD yang dinilai konsisten bekerja di lapangan melalui pemantauan harga, sidak pasar, penguatan distribusi, hingga digitalisasi layanan publik. Menurutnya, berbagai langkah tersebut merupakan bentuk kehadiran negara dalam memastikan kebutuhan masyarakat tetap terjangkau di tengah meningkatnya aktivitas konsumsi selama Ramadan.

“Pengendalian inflasi bukan sekadar menjaga angka statistik, tetapi menjaga ketenteraman masyarakat. Ini menyangkut kebutuhan sehari-hari keluarga dan stabilitas sosial. Banyak kerja yang tidak terlihat, tetapi dampaknya sangat dirasakan masyarakat. Pemerintah harus memastikan kebutuhan pokok tetap tersedia dan terjangkau,” katanya.

Illiza menegaskan Pemko Banda Aceh menjalankan strategi pengendalian inflasi secara terstruktur melalui pendekatan 4K, yaitu keterjangkauan harga melalui pasar murah dan stabilisasi pangan, ketersediaan pasokan dengan penguatan kerja sama antar daerah dan urban farming, kelancaran distribusi melalui fasilitasi distribusi pangan dan pengamanan jalur logistic, dan komunikasi efektif melalui pemanfaatan data harga dan edukasi belanja bijak

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Agus Chusaini menyampaikan bahwa dinamika inflasi Banda Aceh saat ini masih didominasi oleh komoditas pangan bergejolak (volatile food), terutama cabai, bawang, beras, serta produk perikanan. Ia menjelaskan, gangguan cuaca dan meningkatnya kebutuhan masyarakat selama Ramadan menjadi faktor yang mendorong fluktuasi harga.

“Inflasi di Banda Aceh sangat dipengaruhi komoditas pangan segar. Karena itu, ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi menjadi kunci pengendalian. Selain itu pentingnya intervensi melalui Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dan operasi pasar yang terbukti efektif menekan gejolak harga apabila dilakukan tepat sasaran, khususnya di pasar tradisional,” tutup Agus.