KBRN, Banda Aceh: Pemerintah Aceh menegaskan bahwa informasi yang menyebutkan jumlah korban meninggal akibat banjir di Aceh mencapai 400 orang adalah hoaks. Penegasan itu disampaikan Juru Bicara Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh, Murthalamuddin, pada Minggu, 30 November 2025.

Murthalamuddin mengatakan kabar tersebut beredar luas di media sosial dan memberi dampak keresahan di masyarakat. Ia memastikan data yang disebutkan dalam kabar itu tidak benar.

“Saya pastikan data itu tidak benar alias kabar hoaks,” ujarnya.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Aceh itu mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dan tidak mudah mempercayai kabar yang belum terverifikasi. Ia menegaskan bahwa seluruh informasi resmi terkait korban bencana hanya bersumber dari pemerintah dan lembaga berwenang.

Menurut Murthalamuddin, berdasarkan data sementara yang dihimpun dari rumah sakit, petugas lapangan, serta laporan dari kabupaten/kota, jumlah korban meninggal akibat banjir Aceh sebanyak 80 orang.

Sementara itu, korban hilang yang belum ditemukan tercatat 71 orang. “Kami terus berkoordinasi dengan TNI/Polri, rumah sakit, dan aparatur gampong untuk memastikan keberadaan para korban,” tambahnya.

Di sisi lain, Basarnas Banda Aceh juga membantah kabar hoaks tersebut. Kepala Basarnas Banda Aceh, Ibnu Haris Alhusai, menegaskan bahwa data yang disebutkan sebagai “korban meninggal 400 orang” sebenarnya adalah data jumlah warga yang berhasil diselamatkan dalam proses evakuasi.

“Hingga saat ini, kami masih melakukan evakuasi terhadap warga yang terjebak banjir. Informasi yang beredar itu keliru,” ujarnya saat diwawancarai RRI Pro 1 Banda Aceh, Minggu (30/11/2025).

Sementara itu, Sekda Aceh, Muhammad Nasir, dalam laporan terbarunya hari ini menyampaikan bahwa jumlah korban meninggal dunia akibat banjir Aceh telah mencapai 96 orang, tersebar di 18 kabupaten/kota terdampak. Pemerintah Aceh terus memperbarui data seiring proses pencarian dan penyelamatan yang masih berlangsung.

Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tidak menyebarkan informasi yang belum dipastikan kebenarannya, serta mengikuti arahan resmi dari posko tanggap darurat.