RRI.CO. ID, Banda Aceh - Akses lapangan kerja bagi penyandang disabilitas di Indonesia masih menghadapi banyak hambatan struktural. Program Manager Cahaya Youth Development Center (CYDC), Erlina Marlinda, menyebut ekosistem ketenagakerjaan belum sepenuhnya inklusif, hal tersebut disampaikan saat di wawancara RRI, Minggu 12 April 2026

Menurut Erlina, tantangan utama ada di tiga level

Kebijakan: Meski UU No. 8 Tahun 2016 mewajibkan kuota 1% pekerja disabilitas di sektor swasta dan 2% di BUMN/pemerintah, implementasi dan pengawasannya masih lemah. Banyak perusahaan memilih membayar denda dibanding merekrut.

• Pemberi Kerja: Stigma bahwa pekerja disabilitas "kurang produktif" atau "merepotkan" masih kuat. Lingkungan kerja fisik dan digital juga jarang yang aksesibel, mulai dari tangga tanpa ramp hingga sistem rekrutmen online yang tidak ramah pembaca layar.
• Persiapan SDM: Banyak penyandang disabilitas belum mendapat pelatihan vokasi yang sesuai kebutuhan industri. Di sisi lain, juru bahasa isyarat, pendamping kerja, dan job coach masih sangat terbatas.

“Lapangan kerja yang ada sekarang belum dirancang untuk semua orang. Kita sering minta disabilitas menyesuaikan dengan sistem, padahal sistemnya yang harus berubah jadi inklusif,” ujar Erlina.

Erlina menekankan solusi harus lintas sektor: pemerintah perlu audit dan insentif nyata bagi perusahaan inklusif, perusahaan wajib menyediakan akomodasi yang layak, dan lembaga pelatihan harus melibatkan disabilitas dalam merancang kurikulum.

Data Kementerian Ketenagakerjaan 2024 mencatat baru 0,45% pekerja formal dari kelompok disabilitas, jauh di bawah kuota. Sementara tingkat pengangguran terbuka penyandang disabilitas masih dua kali lipat angka nasional.

CYDC sendiri mendorong model “supported employment”, di mana perusahaan didampingi saat merekrut dan mengadaptasi tempat kerja. “Inklusi bukan charity. Ketika diberi akses yang setara, pekerja disabilitas terbukti loyal dan meningkatkan keragaman perspektif tim,” tutup Erlina.