RRI.CO.ID,Banda Aceh - Kesiapan pemerintah kabupaten/kota di Aceh dalam mengelola dana otonomi khusus (Otsus) untuk pemulihan pascabencana masih menjadi sorotan. Hal ini mengemuka dalam dialog interaktif Banda Aceh Menyapa yang disiarkan Pro 1 RRI Banda Aceh, Kamis (2/4/2026), dengan menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan.

Perencana Ahli Madya Bappeda Aceh, Muhammad Zain, menjelaskan bahwa Pemerintah Aceh telah menyiapkan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) sebagai acuan utama dalam penggunaan dana Otsus. Dokumen tersebut disusun berdasarkan kebutuhan riil di lapangan, khususnya akibat bencana hidrometeorologi yang melanda 18 kabupaten/kota.

“Fokus penganggaran dana Otsus tahun 2026 hingga 2028 diarahkan pada program-program dalam R3P, terutama yang berdampak langsung bagi masyarakat terdampak,” ujarnya.

Ia menambahkan, mulai 2025, pengelolaan dana Otsus tidak lagi sepenuhnya berada di daerah, melainkan melibatkan pemerintah pusat melalui regulasi terbaru guna memperkuat tata kelola, perencanaan, dan pengawasan. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas serta efektivitas penggunaan anggaran.

Namun demikian, kritik tajam datang dari Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian. Ia menilai pengelolaan dana Otsus selama ini masih sarat persoalan, mulai dari ketidaktepatan sasaran hingga potensi penyalahgunaan anggaran.

“Penggunaan dana Otsus cenderung tidak berbasis kebutuhan, melainkan keinginan birokrasi, politisi, dan pemodal. Dampaknya, banyak program tidak memberi efek signifikan bagi kesejahteraan masyarakat,” kata Alfian.

Ia juga menyoroti persoalan klasik seperti lemahnya pendataan korban bencana, rendahnya penyerapan anggaran, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan. Menurutnya, transparansi dan pelibatan publik, khususnya penyintas bencana, menjadi kunci agar program pemulihan berjalan efektif.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya, Munawwar Ibrahim, yang diwakili Kepala Bappeda setempat, memaparkan bahwa pemerintah daerah tengah fokus pada penyediaan hunian tetap bagi warga terdampak banjir, termasuk pengadaan lahan sekitar 17 hektare untuk ratusan kepala keluarga.

Ia mengakui keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama. “Kebutuhan pemulihan di Pidie Jaya mencapai puluhan triliun rupiah, sementara alokasi dana Otsus yang diterima daerah sangat terbatas. Karena itu, dukungan APBN menjadi sangat krusial,” ujarnya.

Dalam diskusi tersebut juga mengemuka bahwa keberhasilan pemanfaatan dana Otsus sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan.

Pemerintah Aceh sendiri menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki tata kelola dana Otsus, termasuk mendorong transparansi, memperkuat perencanaan berbasis data, serta memastikan anggaran difokuskan pada program yang berdampak langsung bagi pemulihan dan ketahanan daerah.

Dialog ditutup dengan harapan agar dana Otsus benar-benar menjadi instrumen strategis dalam mempercepat pemulihan pascabencana dan mendorong kesejahteraan masyarakat Aceh secara berkelanjutan.