RRI.CO.ID, Banda Aceh – Dinas Koperasi dan UKM Aceh memperkuat pengawasan koperasi desa melalui sistem digital terintegrasi nasional. Sistem tersebut dirancang untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik serta pengelolaan usaha koperasi.

Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Aceh, Aswar, M.Ap mengatakan pemerintah membangun aplikasi SIMOPD atau SIM Koperasi Pedesaan yang menghubungkan koperasi desa di seluruh Indonesia. Melalui digitalisasi, transaksi keuangan hingga distribusi barang dapat dipantau secara real time.

“Melalui aplikasi SIM Koperasi Pedesaan, seluruh transaksi keuangan dan distribusi barang koperasi dapat dipantau secara real time sehingga transparansi dan akuntabilitas benar-benar terjaga,” ujarnya dalam Dialog Banda Aceh Menyapa, Senin, 9 Februari 2026.

Ia menjelaskan, sistem tidak hanya mencatat arus dana, tetapi juga memantau stok dan distribusi barang antar koperasi. Misalnya, koperasi yang memiliki stok padi dapat terhubung dengan daerah yang membutuhkan, dan seluruh data tercatat dalam aplikasi secara langsung.

“Dalam skema pembiayaan, koperasi tidak lagi memegang dana secara langsung. Pembayaran dilakukan bank kepada penyedia resmi dan tercatat dalam sistem, sehingga potensi penyimpangan bisa ditekan,” kata Aswar.

Dalam skema tersebut, pembayaran kebutuhan usaha, termasuk penyaluran LPG subsidi, dilakukan bank langsung kepada Pertamina dan terdokumentasi dalam sistem. Dengan mekanisme itu, pengawasan dilakukan menyeluruh secara nasional dan diharapkan mampu menjaga keberlanjutan koperasi desa.​