RRI.CO.ID, Bogor - Badan Gizi Nasional (BGN) akan menutup operasional satuan pelayanan pemenuhan gizi yang tidak memenuhi standar. Penindakan tegas dilakukan demi menjaga mutu program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi seluruh penerima manfaat.

Lembaga tersebut mewajibkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mematuhi standar keamanan pangan nasional. Evaluasi berkala akan terus dilakukan untuk memastikan aspek kebersihan serta tata kelola dijalankan dengan benar.

Kepala BGN Sudaryono menyampaikan peringatan keras tersebut saat melakukan inspeksi mendadak di wilayah Bogor. Kegiatan peninjauan mendadak ke sejumlah dapur produksi dilaksanakan pada hari Jumat, 24 Juli 2026.

"Kita akan perbaiki, akan kita tegur, kalau memang tidak bisa perbaiki kita tutup. Kalau memang tidak bisa memenuhi standar keamanan, standar gizi, standar mutu dan juga operasional yang baik. Jangan sampai nila setitik, kemudian rusak susu sebelanga," kata Sudaryono.

Tokoh yang akrab disapa Mas Dar tersebut mengimbau seluruh pihak agar mengutamakan kesehatan masyarakat. Dia menjelaskan bahwa program makan bergizi gratis merupakan amanah negara yang wajib dijalankan sebaik-baiknya.

"Mungkin kalau SPPG-nya bandel, SPPG-nya nggak disiplin, SPPG-nya atau petugasnya nggak disiplin, petugasnya nggak bagus ya kita mesti hentikan. Kita harus berani. Yang bagus kita reward, yang jelek kita mesti kasih punishment juga," ujarnya.

Lokasi peninjauan tersebut meliputi SPPG Pasir Kuda 03, SPPG Cipaku 02, dan SPPG Tegal Bundil 5. Hasil pemantauan menunjukkan sebagian besar pelayanan di lokasi tersebut telah berjalan sesuai dengan prosedur.

Ia menerangkan bahwa kunjungan lapangan dilakukan secara mendadak untuk memperoleh gambaran situasi yang objektif. Langkah tersebut sekaligus berfungsi memberikan motivasi kepada para petugas yang sedang menjalankan tugas pelayanan.

"Yang sudah bagus itu tantangannya tinggal satu yaitu variasi dari menunya. Supaya yang anak-anak maupun yang ibu-ibu yang memang mengkonsumsi itu kemudian bisa tidak bosan," ucapnya.

Ia mengajak masyarakat serta media massa untuk mengawal bersama jalannya program pemenuhan gizi tersebut. Pengawasan dari publik dinilai sangat penting dalam upaya menjaga kualitas layanan pangan secara berkelanjutan.