Mendes MoU Lintas Sektor Akselarasi Wujudkan Asta Cita ke-6 Presiden

RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto melakukan MoU aksi dan kolaborasi lintas sektor. Mendes Yandri menyebut, nota kesepahaman ini untuk mendorong akselarasi program Presiden Prabowo Subianto dan mewujudkan Asta Cita ke-6.

Hal ini diungkapkannya dalam MoU dengan UKP Bidang Pembinaan Generasi Muda Pekerja Seni, Kementerian Transmigrasi, dan BRIN. Kemudian, juga MoU dengan PLN, PLN EPI, Daya Mandiri Production, Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia, ITB dan UGM.

MoU tersebut mendukung Asta Cita ke-6, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. MoU yang telah dilakukan mencapai 70 MoU Kemendes dengan berbagai pihak sebagai komitmen membangun desa dan daerah tertinggal.

"Memastikan semua gerak langkah Asta Cita Presiden benar-benar kita kawal benar-benar sesuai arahan Presiden semua harus terlibat. Dan semua harus memiliki desa-desa binaan jadi apakah itu individu, baik dia sebagai perusahaan, kementerian lembaga general," kata Mendes Yandri di Kantor Kemendes Kalibata, Jakarta, pada Selasa 28 April 2026.

Mendes Yandri berharap MoU yang selama ini dilakukan dapat menjadikan desa-desa binaan berkembang sesuai dengan potensi desa masing-masing. Menurutnya, untuk membangun Indonesia maka yang harus dilakukan dengan membangun desa-desa melalui percepatan dan kolaborasi dengan berbagai pihak.

"Kita bisa melakukan percepatan, terutama untuk daerah-daerah tertinggal, hari ini masih ada desa-desa yang belum teralih dengan listrik. Masih ada daerah yang tidak ada sinyal, masih ada daerah yang sumber air bersihnya masih belum memadai," ucapnya.

Mendes Yandi memaparkan, saat ini masih terdapat desa-desa yang tingkat pendidikan yang belum setara dengan daerah lain. Menurutnya, diperlukan kerjasama dan komitmen, agar semua permasalahan yang ada di desa-desa dapat dicari solusi dan diselesaikan.

"Kami sudah lebih dari 70 MOU dan perjanjian kerjasama itu artinya menunjukkan bahwa Kementerian Desa sangat terbuka. Sangat ingin sekali melakukan kerja bareng dengan kementerian lembaga atau pihak yang lain," ujarnya.

Mendes Yandri menjelaskan, hari ini desa-desa bukan hanya objek pembangunan dari Pemerintah Pusat. Namun, desa-desa menjadi desa berdaya, mandiri, dan dapat terus maju dengan berbagai potensi yang berbeda-beda di masing-masing daerah.

"Memastikan semua energi kita untuk kita arahkan ke desa biar desa itu berdaya. Indonesia akan maju, semangat yaitu kolaborasi lintas sektor yang diwujudkan dalam bentuk MOU dan perjanjian kerjasama," paparnya.

Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi mendorong MoU dan kolaborasi lintas sektor dapat mempercepat pembangunan desa-desa seluruh Indonesia. Menurutnya, keberadaan Kementerian Desa dari awal dibentuk telah menciptakan desa-desa definitif dari awalnya hanya tanah kosong.

"Sejak zaman Presiden Soekarno sampai Presiden Prabowo telah memahirkan desa-desa definitif, dari yang tanah kosong. Tempat jin buang anak, tidak ada listrik, tidak ada tiang listrik, tidak ada frekuensi radio, tidak ada televisi," ujar Wamen Viva.

Wamen Viva menambahkan, saat ini terdapat sebanyak 1.567 desa yang telah menjadi desa definitif. Keberadaan desa-desa tersebut tersebar pada 116 kabupaten/kota di Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Barat, hingga Provinsi Papua Selatan.