RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Perhubungan menyampaikan pemerintah kembali menghadirkan program tiket gratis sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat. Program ini sekaligus menjadi stimulus ekonomi dengan kuota lebih dari 66 ribu penumpang pada periode mudik Lebaran tahun ini.

Pendaftaran program tersebut dibuka mulai 6 Maret 2026 dengan jadwal keberangkatan 11 Maret hingga 6 April 2026. Selain itu, pemerintah memberikan potongan tarif 30 persen untuk seluruh trayek kapal PSO PT Pelayaran Nasional Indonesia kelas ekonomi yang mencakup lebih dari 445 ribu tiket.

“Langkah ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat. Sekaligus mendukung distribusi arus mudik yang lebih merata,” katanya saat membuka Rapat Koordinasi Angkutan Laut Lebaran 2026 di Jakarta, Rabu, 4 Maret 2026.

Dudy menegaskan bahwa keselamatan pelayaran harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan Angkutan Laut Lebaran 2026. “Untuk kesekian kalinya saya menegaskan, tidak ada kompromi terhadap aspek keselamatan, keselamatan pelayaran adalah prioritas utama dan tidak dapat ditawar,” ucapnya.

Ia menekankan dengan proyeksi peningkatan jumlah penumpang tahun ini, seluruh pihak harus melakukan langkah-langkah antisipatif secara menyeluruh. Upaya tersebut meliputi pemeriksaan kelaiklautan kapal, perlengkapan keselamatan, serta kompetensi awak guna menjamin keselamatan pelayaran.

Selain itu, kesiapan sarana dan prasarana pelabuhan perlu ditingkatkan termasuk terminal penumpang, ruang tunggu, fasilitas kesehatan, dan sistem informasi. Kelancaran operasional juga dijaga melalui pengaturan jadwal disiplin, penambahan kapasitas bila diperlukan, serta optimalisasi manajemen trafik kapal.

Dudy berpesan agar pelayanan kepada masyarakat diberikan secara humanis dalam setiap tahapan penyelenggaraan angkutan Lebaran tahun ini. Ia juga menekankan pentingnya pelayanan yang inklusif terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, dan anak-anak.

“Kualitas penyelenggaraan angkutan Lebaran tidak hanya ditentukan oleh kesiapan sarana dan prasarana, tetapi juga oleh integritas seluruh jajaran Kementerian Perhubungan. Tanpa integritas, kerja-kerja teknis yang baik sekalipun dapat kehilangan maknanya,” imbuh Menhub.