RRI.CO.ID, Palu - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah melalui tim Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum mengikuti webinar bertema Penguatan Sinergi Jabatan Fungsional dalam Mewujudkan Kebijakan Publik yang Berkualitas, Berbasis Bukti, dan Berorientasi Hasil secara virtual, Selasa 4 Agustus 2026.

Kegiatan tersebut menjadi wadah untuk memperkuat kolaborasi antarjabatan fungsional dalam penyusunan kebijakan hukum yang adaptif, berbasis data, dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Mewakili Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Yogi Suwarno menegaskan bahwa kualitas kebijakan publik ditentukan oleh kemampuan membangun kolaborasi lintas sektor, lintas disiplin, dan lintas jabatan fungsional untuk menghasilkan kebijakan berbasis bukti.

Sementara itu, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum, Andry Indrady, memperkenalkan konsep Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) sebagai instrumen kolaborasi antara BSK Hukum, kantor wilayah, dan pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan berbasis bukti.

Dalam sesi materi, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Aceh, Muhammad Ardiningrat Hidayat, menekankan pentingnya sinergi antara analis kebijakan, analis hukum, dan perancang peraturan perundang-undangan pada seluruh tahapan penyusunan kebijakan. Sementara itu, Dicky Ariesandi menyoroti pentingnya penggunaan data yang valid dan kolaborasi dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, mengatakan kebijakan yang berkualitas hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi dan pemanfaatan data yang akurat.

"Kebijakan yang berkualitas hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi, pemanfaatan data yang akurat, serta sinergi seluruh jabatan fungsional. Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah berkomitmen memperkuat peran sebagai policy node yang mampu menjembatani kebutuhan daerah dengan kebijakan nasional, sehingga setiap rekomendasi yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat dan dampak nyata bagi masyarakat," ujarnya.

Rakhmat Renaldy menambahkan, hasil webinar akan ditindaklanjuti melalui penguatan koordinasi lintas jabatan fungsional, pelaksanaan kajian kebijakan bersama pemerintah daerah dan perguruan tinggi, serta pengembangan Forum Komunikasi Kebijakan sebagai ruang kolaborasi dalam penyusunan rekomendasi kebijakan hukum di Sulawesi Tengah.