RRI.CO.ID, Palu - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah mengikuti penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum Tahun 2025 secara virtual, sebagai bentuk komitmen memperkuat tata kelola keuangan negara yang akuntabel.

Dalam kegiatan tersebut, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan, menegaskan bahwa hasil pemeriksaan BPK menjadi instrumen penting untuk meningkatkan transparansi, efektivitas penggunaan anggaran, serta memperkuat sistem pengendalian intern pemerintah. Seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan diharapkan segera ditindaklanjuti oleh setiap satuan kerja.

Sementara itu, Anggota I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, menyampaikan bahwa pemeriksaan keuangan tidak hanya bertujuan memberikan opini, tetapi juga mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan melalui penguatan integritas, transformasi digital, integrasi data, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pada kesempatan tersebut, Kementerian Hukum kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2025. Capaian tersebut mencerminkan konsistensi dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, mengatakan raihan opini WTP harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, bukan sekadar mempertahankan prestasi.

"Opini WTP merupakan hasil dari komitmen bersama dalam membangun tata kelola keuangan yang baik. Yang lebih penting adalah memastikan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan ditindaklanjuti secara cepat, tepat, dan berkelanjutan sehingga setiap penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik," ujarnya.

Rakhmat Renaldy menambahkan, Kanwil Kemenkum Sulteng akan terus memperkuat budaya akuntabilitas melalui peningkatan pengawasan internal, kepatuhan terhadap regulasi, serta pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil guna mendukung terwujudnya pemerintahan yang profesional, bersih, dan berintegritas.