RRI.CO.ID, Palu - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) menyusun rekomendasi strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui rapat evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik Tahun 2026 di Aula Kebangsaan Kanwil Kemenkum Sulteng, Rabu 22 Juli 2026.

Rapat dibuka Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Sopian, serta diikuti perwakilan dari sejumlah bidang. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut pengumpulan data evaluasi yang mengacu pada hasil Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Dalam pembahasan, peserta mengidentifikasi sejumlah aspek yang perlu diperkuat, mulai dari standar layanan, mekanisme pengaduan, kecepatan pelayanan, hingga peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Seluruh masukan dirumuskan menjadi rekomendasi yang akan menjadi acuan perbaikan layanan secara berkelanjutan.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menegaskan bahwa evaluasi merupakan bagian penting dalam memastikan pelayanan publik terus berkembang sesuai harapan masyarakat.

"Evaluasi bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi menjadi instrumen untuk memastikan setiap layanan yang diberikan semakin cepat, transparan, profesional, dan memberikan kepuasan kepada masyarakat," ujar Rakhmat Renaldy.

Ia menambahkan, peningkatan kualitas pelayanan membutuhkan komitmen seluruh jajaran untuk terus berinovasi dan melakukan perbaikan secara berkesinambungan.

"Melalui rekomendasi yang disusun secara kolaboratif, kami optimistis kualitas pelayanan publik Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah akan semakin baik dan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah," tambahnya.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sulteng menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi.