Aliansi Masyarakat Touna Gelar Aksi Damai Tolak Normalisasi LGBT

RRI.Co.ID, Ampana - Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Touna Tolak LGBT menggelar aksi damai di Kabupaten Tojo Una-Una, Minggu 12 Juli 2026. Aksi bertajuk “Stop Normalisasi LGBT di Touna” tersebut dilakukan sebagai penyampaian aspirasi kepada pemerintah daerah agar tetap menjaga nilai-nilai agama, budaya, dan norma social.

Kegiatan diawali dari Masjid Tsamratul Ukhuwah, Kecamatan Ratolindo, sekitar pukul 13.00 WITA. Massa yang terdiri dari berbagai unsur organisasi keagamaan, pemuda, mahasiswa, dan tokoh masyarakat kemudian berjalan kaki menuju kawasan perempatan pertokoan Ampana.

Mereka juga membawa sejumlah poster berisi pesan dan ajakan terkait penolakan terhadap normalisasi LGBT. Aksi berlangsung dengan tertib dan mendapat pengawalan aparat keamanan.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tojo Una-Una, Habib Abdurrahman Bin Salim Al-Idrus, turut hadir memantau jalannya kegiatan. Ini sebagai bentuk dukungan terhadap penyampaian aspirasi masyarakat secara damai dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Koordinator lapangan, Moh. Fikri Agusti, mengatakan aksi tersebut merupakan gerakan moral masyarakat yang bertujuan menyuarakan harapan. Yakni, agar pemerintah daerah memperhatikan aspirasi warga dalam menjaga nilai-nilai yang diyakini masyarakat Tojo Una-Una.

Dalam kesempatan itu, perwakilan massa menyerahkan tujuh poin aspirasi kepada pemerintah daerah. Salah satu poin yang disampaikan adalah permintaan agar Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una menyusun regulasi daerah yang berkaitan dengan pencegahan normalisasi LGBT.

Dokumen aspirasi tersebut ditandatangani Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, Moh. Ilyas, Sekretaris MUI Touna, Fadli Nani, serta Koordinator Lapangan, Moh. Fikri Agusti.

Mewakili Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, Moh. Ilyas menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta aksi yang telah menyampaikan pendapat secara tertib dan kondusif. Ia menyatakan, pemerintah daerah menerima aspirasi yang disampaikan untuk selanjutnya dipelajari dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rangkaian kegiatan diakhiri dengan penandatanganan petisi oleh para peserta sebagai bentuk dukungan terhadap aspirasi yang disampaikan. Selama aksi berlangsung, situasi keamanan dan ketertiban tetap terjaga dengan baik. (KL)