RRI.CO.ID, Touna - Perjuangan Bupati Tojo Una-Una, Ilham Lawidu SH., untuk memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah pusat mulai mendapat perhatian.

Di tengah tingginya beban fiskal daerah, Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat guna memperkuat kemampuan keuangan daerah serta menjaga keberlangsungan pelayanan publik. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Yus Mangun, saat dihubungi awak media ini, Minggu 28 Juni 2026.

Menurut Yus Mangun, Bupati Ilham Lawidu telah melakukan pertemuan dengan Anggota Badan Anggaran DPR RI, Muhidin M. Said, di ruang Badan Anggaran DPR RI, Jakarta, untuk membahas dukungan anggaran bagi Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una.

“Ini kabar baik bagi Kabupaten Tojo Una-Una, Bupati Ilham Lawidu telah bertemu dengan Pak Muhidin M. Said di Badan Anggaran DPR RI untuk membicarakan dukungan anggaran bagi daerah,” ujar Yus Mangun.

Ia menjelaskan, salah satu persoalan yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah tingginya beban belanja pegawai, termasuk pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Karena itu, menurutnya, langkah Bupati Touna membahasnya dengan salah satu Anggota Badan Anggaran DPR RI merupakan solusi yang tepat ditempuh guna memperkuat dukungan anggaran, bukan mengurangi hak-hak aparatur.

Yus Mangun menjelaskan, PPPK tidak boleh dirumahkan dan tidak boleh diberhentikan hanya karena persoalan gaji, karena itu tidak diatur, yang benar adalah bagaimana pemerintah mencari anggaran untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Lahirnya PPPK itu sebenarnya setara dengan pegawai negeri sipil, tetapi ada beberapa hal yang tidak diatur seperti mutasi antardaerah. PPPK tidak diatur dalam mutasi, di mana mereka diangkat, di situ pula mereka bertugas,” jelasnya.

Menurutnya, regulasi PPPK juga tidak mengatur kebijakan merumahkan ataupun memberhentikan PPPK hanya karena pemerintah daerah mengalami keterbatasan kemampuan keuangan.