RRI.CO,ID, Palu - Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah mengikuti Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) Policy Talks Series II secara virtual, Rabu 24 Juni 2026. Kegiatan tersebut mengangkat tema penguatan kapasitas analis kebijakan dalam mewujudkan kebijakan publik yang berdampak dan berkualitas.
Forum yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur itu menjadi sarana peningkatan kompetensi analis kebijakan dalam mendukung proses perumusan kebijakan yang responsif, partisipatif, dan berbasis bukti. Kegiatan diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan, akademisi, serta aparatur yang terlibat dalam penyusunan kebijakan publik.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur, Silvester Sili Laba, saat membuka kegiatan menegaskan pentingnya peran analis kebijakan dalam memastikan setiap kebijakan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Pada sesi diskusi, Analis Kebijakan Ahli Madya Badan Strategi Kebijakan Hukum, Sujatmiko, menekankan pentingnya Forum Komunikasi Kebijakan sebagai ruang kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat. Menurutnya, kebijakan yang efektif harus didasarkan pada analisis yang komprehensif, data yang valid, dan partisipasi berbagai pihak.
Sementara itu, Direktur Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Widhi Novianto, memaparkan pentingnya penguatan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) sebagai salah satu indikator Reformasi Birokrasi dan target pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029. Ia menjelaskan bahwa kualitas kebijakan diukur melalui aspek perencanaan, implementasi, evaluasi, keberlanjutan, transparansi, serta partisipasi publik.
Pembahasan juga menghadirkan Dosen dan Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Administrasi Universitas Nusa Cendana, Dr. Laurensius Sayrani, MPA, yang menjelaskan pentingnya policy brief sebagai instrumen advokasi kebijakan. Menurutnya, policy brief mampu menjembatani hasil penelitian dengan proses pengambilan keputusan melalui rekomendasi yang ringkas, terukur, dan mudah dipahami.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, menyambut baik pelaksanaan forum tersebut. Ia menilai peningkatan kapasitas analis kebijakan merupakan investasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih berkualitas.
“Penguatan kapasitas analis kebijakan menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar. Kebijakan yang baik harus lahir dari analisis yang kuat, data yang akurat, dan kolaborasi yang luas. Melalui forum seperti ini, kami semakin optimistis dapat menghadirkan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Rakhmat.
Menurutnya, hasil forum tersebut memberikan manfaat strategis dalam meningkatkan pemahaman mengenai kebijakan berbasis bukti, penyusunan policy brief, pengukuran kualitas kebijakan melalui Indeks Kualitas Kebijakan, serta penguatan sinergi multipihak dalam mendukung kebijakan publik yang berkualitas.
Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah berkomitmen terus mendorong penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis data dan hasil penelitian, meningkatkan kompetensi analis kebijakan melalui pelatihan dan forum serupa, serta memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan berbagai mitra strategis.
Langkah tersebut diharapkan mampu menghasilkan kebijakan publik yang lebih adaptif, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi pembangunan daerah serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....