Policy Talks Jadi Wadah Penguatan Analis Kebijakan di Kanwil Kemenkum Sulteng

RRI.CO.ID, Palu - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) mengikuti kegiatan Policy Talks bertema "Strategi Penguatan Analis Kebijakan untuk Meningkatkan Kualitas Kebijakan Publik di Wilayah" yang diselenggarakan secara virtual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo, Rabu 10 Juni 2026.

Kegiatan yang diikuti jajaran Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum Kanwil Kemenkum Sulteng tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam bidang analisis kebijakan, guna mendukung lahirnya kebijakan publik yang berkualitas, tepat sasaran, dan berbasis bukti (evidence-based policy).

Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menyambut positif pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai wadah penguatan kompetensi aparatur dalam mendukung penyusunan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, kualitas kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh kualitas proses analisis yang dilakukan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas analis kebijakan menjadi salah satu langkah penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

"Kualitas kebijakan publik sangat ditentukan oleh kualitas analisis yang mendasarinya. Karena itu, penguatan kapasitas analis kebijakan menjadi investasi penting untuk memastikan setiap kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat dan terukur," ujar Rakhmat Renaldy.

Kegiatan tersebut menghadirkan Guru Besar Administrasi Kebijakan Publik Universitas Negeri Gorontalo, Prof. Dr. Sastro M. Wantu, serta Analis Kebijakan Ahli Muda Lembaga Administrasi Negara Makassar, Satria Eka Tri Laksana, sebagai narasumber.

Dalam pemaparannya, kedua narasumber menekankan pentingnya penguatan analisis kebijakan pada setiap tahapan siklus kebijakan, mulai dari identifikasi permasalahan, perumusan alternatif kebijakan, implementasi, hingga evaluasi.

Mereka menjelaskan bahwa kebijakan yang baik harus disusun melalui proses yang sistematis, partisipatif, serta didukung oleh data yang akurat. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap kebijakan mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat secara efektif.

Selain itu, peserta juga memperoleh penguatan mengenai peran strategis Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dalam menghasilkan rekomendasi yang objektif dan berbasis data. Salah satu instrumen yang dibahas adalah policy brief, yakni dokumen ringkas yang memuat analisis masalah, alternatif solusi, dan rekomendasi kebijakan bagi para pengambil keputusan.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sulteng semakin memperkuat komitmennya untuk mengoptimalkan pemanfaatan hasil analisis kebijakan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian di daerah. Penguatan kapasitas aparatur, pemanfaatan data dan bukti dalam proses pengambilan keputusan, serta kolaborasi dengan perguruan tinggi dan pemangku kepentingan lainnya akan terus didorong guna menghasilkan kebijakan yang lebih berkualitas dan berdampak bagi masyarakat.

Rakhmat Renaldy menegaskan bahwa penguatan budaya kerja berbasis data dan analisis merupakan bagian penting dalam mendukung reformasi birokrasi serta peningkatan kualitas layanan publik yang semakin adaptif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

"Budaya kerja yang mengedepankan data, analisis, dan bukti harus terus dibangun di lingkungan pemerintahan. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," pungkasnya.