Kemenkum Sulteng Dampingi Optimalisasi Pelaporan Posbankum di Tolitoli

RRI.CO,ID, Toli-toli - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah melakukan koordinasi dan pendampingan peningkatan layanan pelaporan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Kelurahan Baru, Desa Buntuna, dan Desa Pangi, Kabupaten Tolitoli, Jumat 8 Mei 2026.

Kegiatan yang dilaksanakan Tim Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Sulteng tersebut bertujuan meningkatkan akuntabilitas layanan Posbankum serta memastikan pelaksanaan pelaporan berjalan tertib dan terintegrasi melalui sistem pelaporan resmi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Dalam kegiatan tersebut, Tim Pembina Posbankum melakukan koordinasi dan diskusi bersama perangkat desa dan kelurahan terkait optimalisasi peran Posbankum sebagai garda terdepan pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat.

Sejumlah hal strategis menjadi fokus pembahasan, mulai dari penguatan tertib administrasi dan pelaporan kegiatan Posbankum, identifikasi kendala teknis di lapangan, hingga pentingnya pembaruan data Posbankum secara berkala dalam mendukung program Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Tim juga menemukan sejumlah kendala di lapangan, di antaranya keterbatasan jaringan internet serta perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia operator Posbankum dalam pengelolaan layanan dan pelaporan digital.

Untuk mengatasi kendala tersebut, tim memberikan asistensi teknis terkait tata cara pengisian laporan layanan dan proses pengunggahan data pada sistem pelaporan Posbankum. Selain itu, Kanwil Kemenkum Sulteng juga memastikan kesiapan pendampingan apabila terdapat hambatan dalam pelaksanaan layanan bantuan hukum maupun proses pelaporan daring.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, menegaskan bahwa penguatan layanan Posbankum merupakan bagian penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap keadilan, khususnya bagi masyarakat rentan di desa dan kelurahan.

Menurutnya, Posbankum memiliki peran strategis sebagai ruang konsultasi dan pelayanan hukum masyarakat di tingkat paling dekat, sehingga kualitas layanan, tertib administrasi, dan ketepatan pelaporan harus terus diperkuat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Ia juga menambahkan bahwa pelaporan yang baik akan mendukung penguatan data layanan bantuan hukum secara nasional sekaligus menjadi bagian penting dalam pembangunan budaya hukum masyarakat.

Rakhmat Renaldy berharap seluruh Posbankum di Sulawesi Tengah dapat berjalan aktif, akuntabel, dan terdokumentasi dengan baik. Ia menilai pendampingan tersebut menjadi bentuk komitmen Kanwil Kemenkum Sulteng dalam mendukung peningkatan kapasitas pengelola Posbankum, termasuk menghadapi kendala teknis di lapangan.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, serta pemerintah desa dan kelurahan menjadi faktor utama dalam keberhasilan pengelolaan Posbankum yang berkelanjutan.

Kegiatan koordinasi dan pendampingan tersebut mendapat dukungan dari pemerintah kecamatan maupun pemerintah desa dan kelurahan di Kabupaten Tolitoli. Dukungan itu diharapkan mampu memperkuat kualitas layanan bantuan hukum serta memperluas akses keadilan bagi masyarakat secara merata.

Melalui kegiatan tersebut, Kanwil Kemenkum Sulteng berharap Posbankum di Kabupaten Tolitoli semakin optimal dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat sekaligus mendukung terwujudnya Desa dan Kelurahan Sadar Hukum di Sulawesi Tengah.