RRI.CO.ID, Palu - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah memperkuat kolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah dalam penyusunan kebijakan berbasis analisis yang komprehensif.

Langkah tersebut dilakukan melalui koordinasi dan konsultasi Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan Hukum Kanwil Kemenkum Sulteng di Kantor BRIDA Sulteng, Selasa 14 April 2026.

Kegiatan ini menjadi bagian dari persiapan Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan yang direncanakan berlangsung 6 Mei 2026 secara hybrid.

Tim BSK Hukum memaparkan rencana pelaksanaan kegiatan yang akan melibatkan analis kebijakan dari lingkungan Kemenkum dan pemerintah daerah.

Selain itu, BRIDA juga diundang untuk berpartisipasi aktif sebagai bentuk kolaborasi lintas sektor dalam penguatan kualitas kebijakan.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menegaskan pentingnya penguatan kapasitas analis kebijakan.

“Sinergi dengan BRIDA penting untuk menghasilkan kebijakan yang kuat secara analisis dan tepat sasaran,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, turut dibahas mekanisme penyusunan analisis kebijakan di tingkat daerah.

Pembahasan mencakup proses penyusunan, strategi rekomendasi, hingga monitoring dan evaluasi tindak lanjut kebijakan.

Pihak BRIDA juga mengusulkan kolaborasi penyusunan kajian kebijakan bersama antara analis BRIDA dan Kemenkum.Rakhmat Renaldy menyambut baik usulan tersebut sebagai langkah konkret memperkuat kualitas kebijakan daerah.

“Kami terbuka untuk kolaborasi agar rekomendasi kebijakan lebih komprehensif dan berdampak nyata,” tambahnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan penguatan kapasitas analis kebijakan dapat berjalan optimal.

Selain itu, sinergi antara Kanwil Kemenkum Sulteng dan BRIDA diharapkan terus berkembang dalam mendukung kebijakan berbasis riset di daerah.