RRI.CO.ID, Palu - Upaya optimalisasi layanan bantuan hukum bagi masyarakat terus diperkuat oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) melalui penguatan koordinasi di daerah. Hal ini ditandai dengan pertemuan antara Kepala Divisi Pelayanan Hukum, I Putu Dharmayasa, dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Banggai, Hasan Bashwan, Rabu 8 April 2026.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas secara khusus pelaksanaan program Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Kabupaten Banggai, termasuk mekanisme pelaporan layanan melalui platform digital resmi milik Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Mewakili Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, I Putu Dharmayasa menegaskan bahwa pelaporan layanan Posbankum merupakan aspek krusial dalam memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Pelaporan bukan hanya administrasi, tetapi menjadi alat ukur keberhasilan layanan Posbankum. Dengan pelaporan yang baik dan terintegrasi, kita dapat memastikan bahwa masyarakat benar-benar mendapatkan akses keadilan yang mereka butuhkan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sistem pelaporan digital yang dikembangkan BPHN bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sekaligus memudahkan proses monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.

Pertemuan tersebut juga menyoroti pentingnya peran pemerintah kecamatan serta desa dan kelurahan dalam mendukung keberhasilan program Posbankum, terutama dalam memastikan layanan berjalan aktif dan pelaporan dilakukan secara rutin.

“Keterlibatan aktif pemerintah di tingkat kecamatan dan desa menjadi kunci. Mereka adalah garda terdepan dalam memastikan masyarakat mengetahui dan memanfaatkan layanan Posbankum,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PMD Kabupaten Banggai, Hasan Bashwan, menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh pelaksanaan dan pelaporan program Posbankum di wilayahnya.

“Kami siap bersinergi dan memastikan pelaporan berjalan optimal melalui koordinasi bersama pemerintah desa dan kelurahan,” ungkapnya.

Di sisi lain, Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menegaskan bahwa penguatan Posbankum merupakan bagian dari upaya menghadirkan akses keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat.

“Posbankum adalah wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan layanan hukum hingga ke tingkat desa. Oleh karena itu, pelaporan yang baik akan memastikan layanan ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” jelasnya.

Ia menambahkan, Kanwil Kemenkum Sulteng terus mendorong seluruh kabupaten/kota untuk mengoptimalkan layanan Posbankum, baik dari sisi operasional maupun sistem pelaporan.

Sebagai bagian dari komitmen nasional, Presiden Prabowo Subianto pada hari yang sama meresmikan program Posbankum secara nasional di Provinsi Banten. Program ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam menghadirkan akses hukum yang inklusif dan merata di seluruh Indonesia.

Di Sulawesi Tengah, program Posbankum terus berkembang dengan melibatkan pemerintah daerah hingga tingkat desa dan kelurahan. Kehadirannya diharapkan menjadi solusi cepat bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam memperoleh konsultasi dan bantuan hukum.

Melalui sinergi antara Kanwil Kemenkum Sulteng dan Pemerintah Kabupaten Banggai, layanan Posbankum diharapkan semakin optimal, terukur, dan mampu memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kesadaran serta akses hukum masyarakat di daerah.