RRI. CO. ID, Palu - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) memfasilitasi penerbitan sertifikat apostille bagi warga Kota Palu yang akan melanjutkan studi magister (S2) di Rumania. Layanan ini menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam menghadirkan pelayanan hukum yang cepat, mudah, dan terjangkau di daerah.

Apostille merupakan pengesahan dokumen publik agar diakui secara resmi di negara tujuan yang telah menjadi pihak pada Konvensi Apostille. Melalui layanan ini, berbagai dokumen seperti ijazah, transkrip nilai, dan dokumen kependudukan dapat digunakan untuk keperluan pendidikan maupun administrasi di luar negeri tanpa proses legalisasi berjenjang.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menjelaskan bahwa sebelumnya layanan apostille hanya tersedia di Jakarta. Kini, seluruh kantor wilayah Kementerian Hukum, termasuk di Sulawesi Tengah, telah dapat menerbitkan sertifikat apostille sehingga masyarakat tidak perlu lagi melakukan perjalanan ke ibu kota.

“Kementerian Hukum terus melakukan transformasi layanan berbasis digital agar masyarakat semakin mudah mengakses pelayanan, termasuk apostille,” ujar Rakhmat Renaldy, Kamis 19 Februari 2026.

Ia menambahkan, biaya layanan apostille sebesar Rp150.000 per dokumen sesuai ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dengan proses yang relatif cepat dan sederhana.

Salah satu penerima layanan, Fadlia, mengaku terbantu dengan kemudahan dan kejelasan informasi yang diberikan petugas. Menurutnya, pelayanan yang responsif memberikan kepastian dalam mempersiapkan keberangkatan studinya ke luar negeri.

“Pelayanannya sangat baik dan informasinya jelas. Prosesnya juga cepat sehingga sangat membantu persiapan studi saya,” ungkapnya.

Melalui penguatan layanan apostille di daerah, Kanwil Kemenkum Sulteng terus berupaya mendekatkan akses legalitas dokumen internasional kepada masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia serta membuka peluang pendidikan global yang lebih luas.