KBRN, Palu : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) terus menunjukkan dukungan nyata terhadap peningkatan capaian layanan administrasi hukum nasional yang berhasil ditorehkan sepanjang satu tahun terakhir. Capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Kementerian Hukum di tingkat pusat dan daerah di seluruh Indonesia. Senin, (13/10/2025).

Berdasarkan data capaian Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), periode 1 Oktober 2024 hingga 1 Oktober 2025 mencatat total 17.829.793 permohonan layanan hukum di seluruh wilayah, dengan 17.773.269 di antaranya telah selesai diproses, atau mencapai tingkat penyelesaian 99,68 persen. Angka ini menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital yang semakin efektif, cepat, dan transparan.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menyampaikan bahwa kinerja tersebut menjadi bukti bahwa transformasi digital layanan hukum telah berjalan sesuai arah kebijakan nasional. 

“Kanwil Kemenkum Sulteng akan terus memperkuat sinergi dalam mendukung percepatan pelayanan administrasi hukum umum, termasuk pendirian badan hukum, notaris, kewarganegaraan, dan fidusia. Semua layanan ini menjadi bagian penting dari upaya membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang modern dan akuntabel,” ujar Rakhmat Renaldy.

Selain dari sisi pelayanan, kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) turut menunjukkan capaian positif. Realisasi PNBP nasional periode 1 Oktober 2024 – 1 Oktober 2025 mencapai Rp1,21 triliun, meningkat 4,85 persen dibandingkan periode sebelumnya yang sebesar Rp1,15 triliun. Kenaikan ini mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi dan kesadaran masyarakat dalam mengakses layanan hukum melalui kanal resmi yang dikelola pemerintah.

“Kanwil Kemenkum Sulteng berkomitmen menjaga kepercayaan masyarakat dengan memastikan seluruh layanan hukum berjalan sesuai prinsip kepastian dan kemanfaatan hukum. Peningkatan kinerja ini bukan hanya soal angka, tetapi tentang bagaimana negara hadir memberikan layanan hukum yang mudah, cepat, dan berintegritas,” tambah Rakhmat Renaldy.

Dengan capaian ini, Kanwil Kemenkum Sulteng menegaskan perannya sebagai bagian penting dalam memperkuat tata kelola hukum nasional yang produktif dan berdaya saing, sejalan dengan arah pembangunan hukum di seluruh Indonesia.