Muhidin Said : Tantangan Global Harus Dijawab dengan Tata Kelola Desa yang Baik

RRI.CO.ID, Touna – Anggota Komisi XI DPR RI, H. Muhidin Mohamad Said, S.E., M.B.A., memaparkan kondisi ekonomi nasional di tengah dinamika geopolitik global dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Tojo Una-Una, Selasa 28 April 2026.

Ia menegaskan bahwa situasi global saat ini turut memengaruhi kebijakan fiskal hingga ke tingkat daerah dan desa.

Menurutnya, ketegangan geopolitik dunia berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi, termasuk dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah. Meski demikian, ia memastikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia masih relatif stabil di tengah tekanan global.

“APBN kita masih berada di kisaran Rp3.842 triliun. Yang menjadi fokus adalah bagaimana menjaga daya beli masyarakat tetap kuat,” ujarnya.

Ia menegaskan, pemerintah bersama DPR RI berkomitmen untuk tidak menaikkan harga minyak dan gas bersubsidi, khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Kebijakan tersebut menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat di tengah kenaikan harga energi global.

“Kami pastikan masyarakat yang tidak mampu tetap dilayani dengan baik. Subsidi energi tetap dijaga agar tidak memberatkan rakyat kecil,” tegasnya.

Dalam pemaparannya, Wakil Ketua Banggar DPR-RI ini juga menjelaskan peran Komisi XI DPR RI yang bermitra dengan berbagai lembaga strategis seperti Badan Pemeriksa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selain itu, Komisi XI juga berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan sektor perbankan nasional.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa lonjakan harga minyak dunia akibat konflik global menjadi tantangan besar bagi APBN. Harga minyak yang kini menembus kisaran 100 dolar AS per barel, jauh di atas asumsi APBN sekitar 70 dolar AS, memaksa pemerintah menyiapkan anggaran tambahan dalam jumlah besar untuk subsidi energi.

“Setiap kenaikan satu dolar memberikan beban tambahan yang sangat signifikan bagi negara. Kita harus menjaga agar harga tetap stabil demi melindungi masyarakat,” jelasnya.

Di sisi lain, ia mengakui adanya penyesuaian anggaran yang berdampak hingga ke daerah dan desa. Dana desa secara nasional mengalami penurunan, sehingga pemerintah mendorong strategi alternatif melalui pemberdayaan ekonomi berbasis koperasi.

Program koperasi desa, termasuk Koperasi Merah Putih, dinilai mampu menjadi solusi dalam menggerakkan ekonomi masyarakat. Koperasi diharapkan dapat menyerap hasil produksi warga sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi desa.

“Kita ingin masyarakat desa tetap produktif. Melalui koperasi, hasil-hasil pertanian dan usaha masyarakat bisa terserap dengan baik,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya integritas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, termasuk dalam pengelolaan koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pengawasan yang ketat menjadi kunci untuk mencegah potensi penyimpangan.

Menutup pemaparannya, Muhidin mengajak seluruh peserta workshop untuk tetap optimistis menghadapi tantangan global. Ia menegaskan bahwa seluruh kebijakan yang diambil pemerintah bertujuan utama untuk melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.

“Kita harus tetap kuat dan bersinergi. Tujuan utama kita adalah memastikan rakyat tetap bisa hidup layak dan ekonomi desa terus bergerak,” pungkasnya.