Oleh: Arjun Bola - Pengurus Pemuda Muhammadiyah

KBRN, Ambon: Delapan puluh tahun sudah Indonesia merdeka, tetapi Kecamatan Batabual di Kabupaten Buru, Maluku, masih terbelenggu dalam isolasi. Akses jalan yang buruk menjadi simbol ketertinggalan wilayah ini, seolah terasing dari janji kemajuan dan keadilan pembangunan. Padahal, Batabual menyimpan potensi besar, mulai dari pertanian, perikanan, hingga pariwisata. Namun, tanpa infrastruktur yang memadai, potensi itu hanya menjadi mimpi yang tak pernah terwujud.

Ketiadaan jalan layak di Batabual bukan sekadar persoalan transportasi, melainkan juga penghambat kemajuan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Saat musim hujan, akses darat nyaris terputus, mempersulit distribusi barang dan layanan dasar. Bahkan, nyawa manusia kerap menjadi taruhan ketika warga harus menyeberangi sungai deras demi mendapatkan pertolongan medis. Ironisnya, di era digital dan modernisasi, masih ada daerah yang harus berjuang untuk hal paling mendasar, jalan yang bisa dilalui.

Sejak 2018, warga Batabual telah berulang kali menyuarakan protes, mendatangi dinas terkait, hingga menggelar demonstrasi. Alokasi dana DAK Perubahan senilai Rp 8 miliar untuk pembangunan jalan Ilath-Kayeli sempat memberi harapan, tetapi realisasinya tersendat akibat medan berat dan anggaran yang tidak memadai. Upaya politis pun terus dilakukan, mulai dari surat Gubernur Maluku ke Dirjen Bina Marga (2018–2019) hingga desakan DPRD Buru (2021–2022) agar jalan ini dinaikkan statusnya ke jalan nasional. Namun, hingga kini, perubahan nyata belum terlihat.

Keterbatasan APBD Kabupaten Buru menjadi alasan klasik mengapa pembangunan jalan ini mandek. Jika memang pemerintah daerah tidak mampu, maka sudah saatnya pemerintah pusat mengambil alih. Status jalan nasional harus segera diwujudkan agar pembiayaan bisa lebih lancar. Apalagi, Batabual memiliki nilai strategis sebagai penghubung antarwilayah, termasuk dengan Waesama di Buru Selatan.

Kemerdekaan seharusnya berarti kebebasan dari ketertinggalan, kemiskinan, dan ketidakadilan. Jika setelah 80 tahun masih ada wilayah yang terisolasi, apa arti kemerdekaan bagi warga Batabual? Pemerintah tidak boleh lagi berpangku tangan. Pembangunan infrastruktur harus menjadi prioritas, bukan sekadar wacana di atas kertas.