KBRN, Ambon: 1 Mei 2025 menandai momentum baru dalam sejarah gerakan buruh Indonesia. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, seorang presiden Prabowo Subianto turut hadir menyapa langsung para buruh di Monas.

Di hadapan lebih dari 200 ribu massa, pidato tersebut bukan sekadar simbol politik, tetapi juga sinyal akan terbukanya ruang dialog antara pemerintah dan pekerja.

"Kehadiran negara dalam panggung buruh perlu dibaca sebagai langkah maju," tutur Pengamat Ekonomi Kreatif, Harry Waluyo kepada RRI, Kamis (1/5/2025).

Waluyo mengatakan, selama ini relasi buruh dan pemerintah cenderung formalistik. Tuntutan seperti penghapusan outsourcing, revisi UU Cipta Kerja, hingga pengesahan RUU PPRT menjadi suara bersama lintas sektor.

"Kini, suara buruh tidak hanya berbicara soal upah dan jam kerja, tetapi juga keadilan sosial dan perlindungan jangka panjan," tegas Waluyo.

Waluyo berharap, gebrakan Hari Buruh 2025 ini perlu dijaga keberlanjutannya. Jangan sampai hanya menjadi panggung tahunan yang ramai di awal, tetapi sunyi dalam tindak lanjut. Pemerintah perlu menunjukkan komitmen melalui kebijakan konkret bukan hanya seremoni.

Sementara itu, aktor non-negara seperti LSM, akademisi, dan media juga perlu mengawasi implementasi janji-janji perubahan. Jika Indonesia ingin menyejajarkan diri dengan negara-negara maju, maka dialog sosial yang sehat, data ketenagakerjaan yang transparan, dan perlindungan pekerja lintas sektor mutlak dibutuhkan.

"Hari Buruh adalah refleksi. Ia bukan hanya milik buruh, tetapi milik kita semua yang mendambakan Indonesia yang adil, sejahtera, dan inklusif," tutup Waluyo.