KBRN, Ambon : Industri pariwisata Indonesia menghadapi tantangan besar akibat kebijakan efisiensi anggaran dan penurunan kelas menengah.

Menurut pengamat pariwisata Harry Waluyo, dua faktor ini berkontribusi terhadap berkurangnya permintaan layanan pariwisata, yang berdampak langsung pada pendapatan pelaku usaha di sektor tersebut. Salah satu kebijakan yang memengaruhi sektor pariwisata adalah pengurangan anggaran perjalanan dinas dan studi lapangan.

“Perjalanan dinas dan studi lapangan sering menjadi sumber pendapatan bagi hotel, transportasi, restoran, dan atraksi wisata,” tutur pengamat Pariwisata, Harry Waluyo kepada RRI, Jumat (28/2/2025).

Waluyo menilai, dengan berkurangnya anggaran ini, jumlah wisatawan dari sektor pemerintah menurun, menyebabkan dampak langsung pada pendapatan usaha pariwisata. Dalam jangka pendek, pelaku usaha menghadapi tantangan dalam operasional bisnis, termasuk pembayaran gaji karyawan dan investasi dalam pengembangan produk wisata. Jika kondisi ini terus berlanjut, akan terjadi perlambatan pertumbuhan sektor pariwisata.

Selain kebijakan anggaran, penurunan jumlah kelas menengah juga menjadi ancaman bagi industri pariwisata. Kelas menengah merupakan segmen pasar utama yang menopang industri ini, baik untuk wisata domestik maupun internasional.

“Ketika daya beli kelas menengah menurun, mereka cenderung mengurangi pengeluaran untuk liburan atau memilih alternatif wisata yang lebih murah,” jelas Waluyo.

Akibatnya, terjadi perubahan tren wisata, yang menuntut pelaku usaha untuk menyesuaikan strategi mereka agar tetap kompetitif. Selain itu, penurunan kelas menengah sering kali berkaitan dengan meningkatnya angka pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja (PHK). Kondisi ini memperburuk situasi karena mengurangi jumlah masyarakat yang mampu melakukan perjalanan wisata.

Saat ini, industri pariwisata dihadapkan pada dua tantangan besar: pengurangan anggaran pemerintah dan melemahnya daya beli masyarakat. Kondisi ini terjadi karena adanya pergeseran prioritas anggaran ke sektor-sektor lain yang dianggap lebih mendesak untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional.

Di sisi lain, perubahan dalam demografi ekonomi menyebabkan penurunan signifikan jumlah kelas menengah dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini semakin mempersempit pasar wisata yang sebelumnya menjadi andalan bagi industri pariwisata Indonesia.

Jika situasi ini tidak segera diatasi, industri pariwisata Indonesia berpotensi mengalami berbagai dampak negatif, seperti:- Penurunan kualitas layanan, karena pelaku usaha harus menekan biaya operasional.- Penurunan investasi, akibat ketidakpastian ekonomi yang membuat investor lebih berhati-hati.- PHK di sektor pariwisata, sebagai langkah terakhir bagi pelaku usaha untuk bertahan.- Hilangnya daya saing, dibandingkan dengan negara lain yang lebih siap menghadapi tantangan ini.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan strategi komprehensif dari pemerintah dan pelaku usaha pariwisata. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:1. Diversifikasi pasar, dengan menargetkan wisatawan dari negara lain atau segmen pasar yang lebih stabil secara ekonomi.2. Pengembangan produk wisata terjangkau, agar tetap menarik bagi wisatawan dengan anggaran terbatas.3. Peningkatan kualitas layanan, untuk memastikan wisatawan tetap mendapatkan pengalaman terbaik.4. Promosi efektif, guna menarik wisatawan domestik dan internasional.5. Dukungan pemerintah, dalam bentuk insentif pajak atau bantuan pelatihan bagi pelaku usaha pariwisata.

“Dengan strategi yang tepat, industri pariwisata Indonesia masih memiliki peluang untuk bangkit dan terus berkontribusi terhadap perekonomian nasional,” tutup Harry Waluyo.