RRI.CO.ID, Ambon - Perubahan pola konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi salah satu faktor yang menekan penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Provinsi Maluku pada 2026. Kondisi ini terjadi ketika sebagian konsumen beralih dari BBM non-subsidi ke BBM bersubsidi.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Maluku, Djalaludin Salampessy mengatakan kenaikan harga BBM non-subsidi mendorong terjadinya migrasi konsumsi atau fuel shifting. Pergeseran tersebut kemudian berdampak terhadap basis penerimaan PBBKB yang masuk ke kas daerah.
"Fluktuasi serta kenaikan harga BBM non-subsidi mendorong sebagian besar konsumen untuk beralih menggunakan BBM bersubsidi," ujarnya Salampessy.
Menurutnya, PBBKB dihitung berdasarkan persentase dari harga jual BBM sebelum pajak. Karena itu, perubahan jenis BBM yang digunakan konsumen turut memengaruhi nominal penerimaan pajak per liter.
Penurunan daya beli pada segmen tertentu juga ikut mempersempit basis nominal pajak yang diterima pemerintah daerah. Kondisi tersebut kemudian berkontribusi terhadap koreksi penerimaan PBBKB Maluku hingga Rp16 miliar.
“Penurunan daya beli pada segmen tertentu turut menurunkan basis nominal pajak per liter yang diterima kas daerah," ucapnya.
Selain perubahan konsumsi masyarakat, tekanan penerimaan PBBKB juga berasal dari menurunnya aktivitas sejumlah perusahaan pengguna BBM. Perpindahan alat berat PT Batu Tua Tembaga Raya serta tidak beroperasinya sebagian kapal seismik PT Elnusa sepanjang 2026 ikut memengaruhi suplai BBM.
Kondisi tersebut membuat penerimaan PBBKB menjadi salah satu komponen yang mengalami koreksi dalam PAD Maluku tahun ini. Target normal penerimaan PBBKB yang berada di kisaran Rp191 miliar mengalami penurunan sekitar Rp16 miliar.
Ditambahkan, Bapenda Maluku kini menyiapkan langkah intensifikasi pemungutan pajak pada sejumlah sektor potensial. Upaya tersebut diarahkan untuk mengoptimalkan sumber penerimaan daerah sekaligus mengurangi tekanan terhadap kapasitas fiskal Maluku.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....