RRI.CO.ID, Ambon: Pimpinan Nasional Pemuda Seram Muhamad Gurium, mendorong Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dody Hanggodo menambah alokasi anggaran pembangunan dan peningkatan jalan di Maluku. Pemerintah dinilai perlu menggunakan pendekatan khusus untuk daerah kepulauan agar pembangunan infrastruktur tidak terjebak pada ukuran administratif semata.
Ia menilai persoalan infrastruktur jalan di Maluku tidak dapat dipisahkan dari kondisi geografis provinsi tersebut, wilayah yang terdiri atas gugusan pulau membuat biaya pembangunan, distribusi material, hingga pemeliharaan infrastruktur relatif lebih kompleks dibandingkan wilayah daratan.
“Maluku tidak bisa diperlakukan dengan pendekatan anggaran yang sama seperti daerah yang memiliki karakter geografis berbeda, Pemerintah harus berani memberikan afirmasi anggaran untuk menjawab persoalan konektivitas di Maluku,” kata PimNas Pemuda Seram, Muhamad Gurium kepada RRI Ambon, Minggu, 4 Oktober 2026
Menurut Gurium, infrastruktur jalan bukan sekadar proyek konstruksi, akan tetapi merupakan urat nadi yang menentukan apakah masyarakat dapat mengakses pasar, sekolah, fasilitas kesehatan, pusat pemerintahan, dan berbagai aktivitas ekonomi dengan layak.
Karena itu, ia meminta Kementerian PUPR melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi ruas jalan di Maluku dan menyusun prioritas pembangunan berdasarkan tingkat kerusakan, fungsi strategis, keterhubungan antarwilayah, serta manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.
Jangan Biarkan Geografi Jadi Alasan Ketertinggalan
Gurium mengatakan karakter kepulauan seharusnya tidak menjadi alasan pembangunan di Maluku berjalan lebih lambat. Justru, kondisi tersebut harus menjadi dasar bagi pemerintah pusat untuk menerapkan kebijakan afirmatif.
“Jangan biarkan geografi menjadi alasan ketertinggalan, kalau biaya pembangunan di Maluku memang lebih tinggi karena kondisi kepulauan, maka kebijakan anggarannya juga harus menyesuaikan,” ujarnya.
Ia menilai pembangunan jalan yang tepat sasaran dapat memberikan efek berantai terhadap perekonomian daerah, Konektivitas yang lebih baik akan mempermudah mobilitas masyarakat dan memperlancar distribusi hasil pertanian, perikanan, perkebunan, serta komoditas unggulan lainnya.
Di sisi lain, pemerintah juga dituntut memastikan bahwa setiap tambahan anggaran benar-benar diterjemahkan menjadi pekerjaan yang berkualitas. Menurut Gurium, peningkatan anggaran harus dibarengi dengan pengawasan, transparansi, dan penetapan prioritas yang jelas.
Lihat Maluku dari Perspektif Kepulauan
Gurium juga meminta pemerintah pusat tidak melihat pembangunan jalan Maluku hanya dari sisi panjang ruas jalan yang dibangun, akan tetapi dampak terhadap konektivitas masyarakat dan pembukaan akses ekonomi juga harus menjadi indikator utama.
“Yang kami dorong bukan sekadar menambah angka dalam anggaran, kami ingin ada keberpihakan kebijakan, jalan yang dibangun harus menjawab persoalan masyarakat dan membuka akses bagi wilayah yang selama ini sulit terhubung,” kata Gurium.
Ia berharap Menteri PUPR Dody Hanggodo memberikan perhatian khusus terhadap usulan peningkatan anggaran infrastruktur di Maluku dan memastikan program pembangunan jalan berjalan secara berkelanjutan.
Ia juga menyatakan dukungannya kepada pemerintah daerah untuk menyampaikan data kebutuhan infrastruktur secara terbuka dan terukur kepada pemerintah pusat, sehingga penentuan prioritas pembangunan tidak semata berdasarkan usulan politik, melainkan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.
“Maluku adalah bagian integral dari Indonesia, pemerataan pembangunan tidak boleh berhenti pada slogan, Ia harus terlihat di jalan-jalan yang dilalui masyarakat setiap hari,” ujar Gurium.
Gurium menegaskan akan terus mengawal kebijakan pembangunan infrastruktur di Maluku dan mendorong pemerintah pusat agar pembangunan konektivitas di kawasan timur Indonesia memperoleh perhatian yang sepadan dengan tantangan geografis dan kebutuhan masyarakatnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....