Rifqy Alhamid Tepis Isu Diskriminasi, Dukung Langkah Bodewin Bangun Ambon

RRI.CO.ID,Ambon-Ketua Yayasan Ar Rahmah Ambon sekaligus Penasehat Front Pemuda Muslim Maluku (FPMM), Muhammad Rifqi bin Idrus Alhamid, angkat bicara menanggapi isu miring yang dialamatkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, terkait kebijakan pembangunan. Selain itu, ia juga menyoroti tudingan diskriminasi berdasarkan agama dan nepotisme.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung Alhamid dari kediaman Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Front Pemuda Muslim Maluku (DPP FPMM) Hi.Umar Kei Ohoitenan, SH. di kawasan Bina Lindung, Kota Bekasi, Jakarta,Jumat 28 Agustus 2026.

Alhamid menilai isu yang berkembang tersebut tidak beralasan dan justru berpotensi memecah kerukunan masyarakat apabila disampaikan tanpa melihat fakta serta proses pembangunan yang sedang berjalan di Kota Ambon.

“Saya atas nama Ketua Yayasan Ar Rahmah Ambon dan juga sebagai Penasehat Front Pemuda Muslim Maluku, melihat ada isu-isu miring yang diberikan kepada Wali Kota Ambon terkait pembangunan, bahkan ada yang membawa-bawa persoalan nepotisme dan agama,” kata Alhamid.

Menurutnya, tudingan tersebut muncul karena sebagian pihak tidak melihat proses pembangunan secara utuh.

Ia menegaskan, Pemerintah Kota Ambon memiliki pertimbangan dan skala prioritas dalam menentukan lokasi pembangunan maupun perbaikan infrastruktur.

“Kami rasa ini isu-isu dari orang-orang yang tidak melihat apa yang sebenarnya dilakukan Wali Kota. Coba lihat apa yang dilakukan Wali Kota Ambon,” ungkapnya.

Alhamid menjelaskan, pembangunan tidak mungkin dilakukan secara bersamaan di seluruh wilayah Kota Ambon. Pemerintah harus menentukan kebutuhan yang paling mendesak untuk kemudian ditangani secara bertahap sesuai kemampuan dan agenda pembangunan.

“Mana mungkin kalau memang kondisi di suatu daerah sudah rusak, lalu diperbaiki di tempat lain. Tentu yang menjadi prioritas adalah yang kondisinya lebih membutuhkan penanganan,” tuturnya.

Ia menilai kebijakan pembangunan yang dilakukan Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena bersama jajaran pemerintah kota telah melakukannya berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kondisi wilayah, bukan berdasarkan latar belakang agama.

Karena itu, Alhamid menolak keras jika kebijakan pembangunan kemudian dibingkai seolah-olah Pemerintah Kota Ambon melakukan diskriminasi terhadap kelompok agama tertentu.

“Jangan membawa hal-hal seperti ini ke ranah yang justru bisa mengadu domba masyarakat. Kami menolak cara-cara seperti itu,” tegasnya.

Sebagai tokoh Muslim di Kota Ambon, Alhamid juga mengaku melihat adanya dukungan Wali Kota Bodewin Wattimena terhadap berbagai kegiatan dan program keumatan Islam.

Ia menyebut salah satu bentuk dukungan tersebut terlihat dalam program Indonesia Bisa Baca Alquran dan Ambon Mengaji yang mendapat respons positif dari Wali Kota Ambon.

“Pak Wali Kota juga mendukung program-program keislaman kami. Bahkan baru-baru ini ada program Indonesia Bisa Baca Alquran dan Ambon Mengaji. Beliau memberikan dukungan, mengucapkan selamat, mengajak dan menyambut program tersebut. Bagi kami, itu luar biasa,” jelasnya.

Alhamid kemudian mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang berpotensi memperkeruh hubungan sosial dan kerukunan antarumat beragama di Kota Ambon.

Menurutnya, pembangunan Kota Ambon harus ditempatkan sebagai kepentingan bersama dengan mengedepankan kebutuhan masyarakat, pemerataan dan skala prioritas.

Ia berharap masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah berdasarkan fakta serta hasil pembangunan yang dirasakan langsung, bukan berdasarkan isu yang berpotensi memecah persatuan.

“Kalau kita ingin membangun Kota Ambon, jangan membawa persoalan agama ke dalam kebijakan pembangunan.

Pemerintah harus bekerja berdasarkan kebutuhan masyarakat dan skala prioritas, Kita harus menjaga Ambon tetap aman, damai dan bersatu,tandasnya.