Akses Laut Wetar Timur Terbuka, KM. Sabuk Nusantara 104 Segera Singgah

RRI.CO.ID, Ambon - Pemerintah membuka akses pelayaran reguler ke Pelabuhan Arwala, Wetar Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) melalui deviasi trayek kapal perintis KM Sabuk Nusantara 104. Kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat konektivitas masyarakat di wilayah terluar Maluku.

Deviasi tersebut ditetapkan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan melalui Surat Nomor AL.016/11/7/DA/2026 tertanggal 19 Agustus 2026. Pelaksanaannya akan dilakukan pada Trayek R-86 Voyage ke-15 Tahun Anggaran 2026 melalui koordinasi UPP Kelas II Saumlaki dengan PT PELNI.

Penambahan Pelabuhan Arwala membuat jarak tempuh trayek berubah dari 1.306,64 mil laut menjadi 1.523,65 mil laut. Penyesuaian tersebut memungkinkan layanan kapal perintis menjangkau masyarakat yang sebelumnya belum terlayani secara optimal oleh jaringan pelayaran reguler.

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut usulan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa melalui Dinas Perhubungan Maluku. Usulan tersebut disampaikan lewat surat Nomor 500.11.8.7-VIII/438/2026 tertanggal 13 Agustus 2026.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, Semuel Huwae, kepada RRI di Ambon, Sabtu 22 Agustus 2026 mengatakan kehadiran KM Sabuk Nusantara 104 di Arwala akan memberikan dampak langsung terhadap mobilitas warga. Akses transportasi yang lebih teratur juga dapat membantu masyarakat membawa hasil perkebunan ke pusat-pusat pemasaran.

“Dengan rute baru yang menghubungkan wilayah Maluku hingga Kupang, Nusa Tenggara Timur, melalui Arwala, Ilwaki, dan Lirang, mobilitas warga kini menjadi lebih aman, terjangkau, dan teratur,” ujar Huwae.

Selama ini, keterbatasan transportasi laut membuat warga Wetar Timur mengandalkan perahu layar, ketinting, dan motor tempel untuk memenuhi kebutuhan mobilitas. Kondisi tersebut menjadi semakin sulit ketika cuaca buruk sehingga aktivitas ekonomi masyarakat ikut terdampak.

Huwae menilai masuknya Arwala dalam jaringan pelayaran perintis dapat membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat setempat. Distribusi komoditas menjadi lebih mudah, sementara akses warga menuju layanan pemerintahan dan kebutuhan lainnya dapat dilakukan dengan sarana transportasi yang lebih memadai.

Untuk memastikan layanan berjalan efektif, UPP Kelas II Saumlaki diminta segera mendaftarkan perubahan trayek melalui aplikasi SIMLALA. Otoritas pelabuhan juga diarahkan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pengelola pelabuhan.

Huwae menambahkan, penguatan konektivitas tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Maluku menjangkau wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Kehadiran layanan pelayaran di Wetar Timur diharapkan memperkuat pemerataan pembangunan dan membuka akses ekonomi bagi masyarakat di ujung timur Maluku.