BPJS Ketenagakerjaan Cabang Maluku mendorong penerima manfaat dan ahli waris pekerja untuk memanfaatkan Program Pemberdayaan Ekonomi dan Kemandirian Penerima Manfaat (PEKA) sebagai peluang membangun sumber penghasilan yang berkelanjutan (foto: Humas BPJS Ketenagakerjaan Cabang Maluku)
RRI.CO.ID, Ambon- BPJS Ketenagakerjaan Cabang Maluku mendorong penerima manfaat dan ahli waris pekerja untuk memanfaatkan Program Pemberdayaan Ekonomi dan Kemandirian Penerima Manfaat (PEKA) sebagai peluang membangun sumber penghasilan yang berkelanjutan.
Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Maluku, Heru Siswanto, mengatakan PEKA merupakan langkah penting untuk memastikan manfaat yang diterima peserta maupun ahli waris tidak hanya digunakan untuk kebutuhan sesaat, tetapi dapat menjadi modal dalam membangun kemandirian ekonomi.
“PEKA merupakan langkah penting untuk memastikan manfaat yang diterima peserta maupun ahli waris tidak hanya berhenti sebagai bantuan yang digunakan untuk kebutuhan sesaat, tetapi dapat menjadi modal untuk membangun kemandirian ekonomi,” ujar Heru.
Menurutnya, penerima manfaat di Maluku perlu melihat manfaat yang diterima sebagai peluang untuk bangkit, mengembangkan potensi, dan menciptakan sumber penghasilan baru.
Heru menegaskan, pemberdayaan tidak dapat dilakukan BPJS Ketenagakerjaan sendiri. Karena itu, pihaknya akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, pemberi kerja, pelaku usaha, lembaga pelatihan, komunitas, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
“Kami percaya pemberdayaan tidak dapat dilakukan sendiri. Karena itu, BPJS Ketenagakerjaan Maluku akan terus membangun kolaborasi dengan berbagai stakeholder agar penerima manfaat mendapatkan pendampingan yang tepat sesuai potensi dan kebutuhan masing-masing,” katanya.
Ia berharap penerima manfaat tidak hanya kembali produktif, tetapi mampu mengembangkan usaha dan menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya.
Heru menambahkan, keberhasilan Program PEKA pada akhirnya tidak hanya dilihat dari jumlah penerima manfaat yang mengikuti kegiatan, tetapi dari perubahan nyata setelah program dilaksanakan.
“Ukuran keberhasilan PEKA adalah ketika penerima manfaat mampu berdiri sendiri, memiliki penghasilan, dan bahkan dapat membuka lapangan pekerjaan baru,” tegasnya.
Untuk diketahui, Program PEKA secara nasional resmi diluncurkan melalui Soft Launching Nasional yang dipusatkan di Bandung, Selasa,18 Agustus 2026.
Kegiatan tersebut diikuti secara serentak di 45 titik di seluruh Indonesia dengan melibatkan sebanyak 1.426 penerima manfaat.
Soft launching diresmikan Menteri Ketenagakerjaan RI Yassierli bersama Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat dan Sekretaris Daerah Kota Bandung Iskandar Zulkarnain yang mewakili Wali Kota Bandung.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengapresiasi PEKA karena program tersebut tidak hanya memberikan manfaat atau santunan, tetapi juga mengawal penerima manfaat agar mampu mengelolanya secara produktif dan berkelanjutan.
Yassierli menilai program tersebut berpotensi mendorong lahirnya tenaga kerja mandiri dan wirausaha baru yang nantinya dapat menciptakan lapangan pekerjaan.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat mengatakan PEKA merupakan bentuk komitmen untuk mengubah manfaat yang diterima peserta dari konsumtif menjadi produktif.
“Melalui PEKA kami ingin mendorong shifting dari konsumtif menjadi produktif, dari menerima manfaat menjadi memiliki daya, dan pada akhirnya menjadi mandiri,” ujar Saiful.
Pemberdayaan dalam PEKA disesuaikan dengan kebutuhan peserta dan potensi ekonomi di masing-masing daerah. Pelatihan yang diberikan meliputi kewirausahaan, digital marketing, content creator, kuliner, kerajinan, florist, barista, laundry, make up, menjahit, reseller, serta berbagai pelatihan usaha lainnya.
Pelaksanaan program dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, kementerian/lembaga, dunia usaha, perbankan, perguruan tinggi, lembaga pelatihan, komunitas, dan mitra strategis lainnya.
Melalui semangat Value Beyond Protection, BPJS Ketenagakerjaan berharap manfaat yang diterima pekerja dan keluarganya tidak berhenti sebagai bantuan jangka pendek, tetapi menjadi pijakan untuk bangkit, produktif, mandiri, dan meningkatkan kesejahteraan.
