Refleksi HUT Maluku, Amir Rumra Dorongkolaborasi & Konektivitas Antarpulau

RRI.CO.ID, Ambon - Momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Provinsi Maluku menjadi panggung refleksi mendalam bagi Wakil Wali Kota Tual, Amir Rumra. Di tengah dinamika pembangunan daerah, Rumra mendorong sinergi yang lebih kuat antara Pemerintah Provinsi Maluku dan 11 kabupaten/kota untuk menjawab tantangan geografis berbasis kepulauan, khususnya terkait konektivitas antarpulau.

Rumra yang ditemui wartawan di sela-sela perayaan HUT Maluku, yang digelar di Lapangan Merdeka Ambon, Rabu, 19 Agustus 2026, menegaskan bahwa Maluku memiliki keunikan dan keragaman yang luar biasa. Namun, untuk memajukan daerah, dibutuhkan kolaborasi erat serta kesetaraan prinsip antarwilayah.

"Prinsipnya adalah duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Provinsi Maluku harus mampu mengakomodir kebutuhan 11 kabupaten/kota di tengah tantangan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat," kata Rumra

Mantan anggota DPRD Provinsi Maluku itu juga mengkritik kebijakan pusat yang dinilai sering kali menggunakan pendekatan terestrial (daratan) tanpa membedakan kondisi objektif wilayah kepulauan. Menurutnya, filosofi pembangunan wilayah kepulauan sangat sederhana, di mana ada desa dan kecamatan, di situ harus ada jembatan, perahu, dan pelabuhan penyeberangan.

"Jika di Jakarta orang berbicara tentang tol darat, maka 'tol' bagi masyarakat Maluku adalah kapal feri dan kapal perintis yang menghubungkan pulau-pulau. Ini urat nadi kita," ujarnya.

Dia mengaku, saat ini, ketersediaan kapal perintis yang ada umumnya baru melayani rute antar kabupaten atau antarprovinsi. Sementara itu, kebutuhan mendesak masyarakat justru terletak pada konektivitas antarkecamatan dalam satu wilayah kabupaten/kota.

Politisi PKS itu bilang, salah satu fokus utama Pemerintah Kota Tual saat ini adalah memperjuangkan pembangunan infrastruktur pelabuhan penyeberangan di Pulau Kur. Kondisi aksesibilitas di pulau tersebut dinilai sangat berisiko, di mana kapal-kapal yang datang sering kali harus berlabuh dalam kondisi alam dan fasilitas yang sulit.

Keterbatasan konektivitas ini berdampak langsung pada efisiensi distribusi logistik, pangan, dan komoditas pertanian lokal. Tanpa akses transportasi yang memadai, potensi ekonomi masyarakat pulau dipastikan akan terus tertinggal.

Guna merealisasikan proyek strategis tersebut, Pemerintah Kota Tual tengah mendorong kolaborasi dengan Pemprov Maluku dan Kementerian Perhubungan. Usulan proyek bernilai sekitar Rp100 miliar tersebut telah menyelesaikan seluruh tahapan kaji progres dan kini tinggal menunggu persetujuan akhir dari Menteri Perhubungan.

"Kami sangat berharap Pemprov Maluku dapat terus berjalan bergandengan tangan untuk memperjuangkan konektivitas ini. Jika tidak diupayakan bersama, masyarakat di pulau-pulau luar akan tetap kesulitan mengangkut hasil bumi dan logistik mereka," kata Amir Rumra berharap