RRI.CO.ID, Ambon - Situasi tak terduga terjadi dalam kegiatan Dialog Kebangsaan Bacarita Kota Ambon "For Ambon Pung Bae" yang digelar Polresta Pulau Ambon dan Pp. Lease di Hotel Santika Ambon, Selasa, 11 Agustus 2026. Ketua Majelis Latupati Ambon, Reza Valdo Maspaitella yang sebelumnya diundang sebagai pemateri dalam kegiatan tersebut memilih melakukan walk out setelah merasa tidak mendapatkan ruang sebagaimana mestinya.
Reza Maspaitella rela terbang dari Jakarta ke Ambon dengan maksud memenuhi undangan panitia untuk memberikan materi seputar konteks dari kegiatan tersebut. Namun, setelah tiba di lokasi, pihak Majelis Latupati justru tidak mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan materi.
Reza Maspaitella bersama sejumlah raja adat lainnya akhirnya memutuskan meninggalkan lokasi kegiatan sebagai bentuk kekecewaan.
Kepala Sekretariat Majelis Latupati Kota Ambon, Steve Palyama mengatakan, pihaknya datang dengan itikad baik untuk memenuhi undangan dan memberikan kontribusi sesuai kapasitas yang dimiliki.
"Pihak panitia telah berkoordinasi sejak sepekan lalu dan mengundang untuk menjadi pemateri. Meski banyak tugas dan tanggung jawabnya di Jakarta, tapi pak Reza memilih menyempatkan waktu untuk hadir karena ini demi masyarakat adat di Ambon. Lantas, kenapa kami tidak diberikan kesempatan sesuai isi undangan? Nah, ini yang membuat kami memilih meninggalkan kegiatan," kata Steve Palyama
Steve bilang, ini bukan semata-mata mengenai kesempatan berbicara, tetapi juga menyangkut penghormatan kepada lembaga adat terbesar di Ambon. Apalagi, ketua dari lembaga adat ini telah diundang resmi untuk menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut.
"Kami sampai bertanya-tanya, kenapa kami hadir kalau kemudian agenda yang sudah disodorkan terkait masyarakat hukum adat ke kami tidak terlaksana. Bahkan ketua kami seolah-olah disamaratakan dengan OKP dan Ormas," ucapnya
Palyama bilang, pihaknya bukan menggeneralisir bahwa OKP ataupun Ormas tidak penting, tapi dalam konteks masyarakat di Ambon, yang konkrit hari ini adalah masyarakat adat. Ambon terdiri dari 30 desa/negeri yang 22 diantaranya negeri adat dan delapan lainnya desa administratif.
"Sehingga secara kolektif masyarakat adat lebih banyak di Ambon ketimbang masyarakat desa. Nah, otomatis ketika refresentatif masyarakat adat tidak diijinkan ngomong lalu pihak panitia mau mengkaji substansi persoalannya gimana. Analoginya gini, kalau dokter tidak mendiagnosa seseorang, bagaimana dokter mau tahu orang itu sakit apa," kata Palyama
Ditanya soal apakah saat memilih walk out, ada pihak panitia yang menghampiri Majelis Latupati untuk menjelaskan terkait persoalan tersebut? Palyama mengaku tidak. Majelis Latupati hanya dipakai untuk membacakan deklarasi.
"Kami seperti dianggap sekadar pion dalam ivent tertentu, yang maju ke panggung hanya untuk membacakan deklarasi. Padahal masyarakat hukum adat ini sudah ada jauh sebelum negara ini terbentuk," ucapnya
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....