RRI.CO.ID, Ambon - BPJS Ketenagakerjaan Cabang Maluku memperkuat sinergi dengan Pengurus Wilayah Pemuda Muhammadiyah Provinsi Maluku melalui rapat koordinasi yang dirangkaikan dengan penyerahan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan secara simbolis kepada perwakilan peserta.

‎

‎Kolaborasi ini menjadi langkah nyata dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja di lingkungan Muhammadiyah maupun masyarakat Maluku secara umum.

‎

‎Kegiatan tersebut turut didukung Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Maluku, I. Mohamad Rizal Latuconsina, sebagai bagian dari komitmen bersama mendorong perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan percepatan terwujudnya Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di Provinsi Maluku.

‎

‎Dalam rapat koordinasi, para pihak membahas strategi memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga pendidik, tenaga kesehatan, pengurus dan karyawan amal usaha Muhammadiyah, relawan, hingga pekerja sektor informal yang berada di bawah binaan Muhammadiyah.

‎

‎Forum tersebut juga menghasilkan sejumlah langkah konkret untuk meningkatkan cakupan kepesertaan di berbagai sektor.

‎

‎Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Maluku, I. Mohamad Rizal Latuconsina, menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan BPJS Ketenagakerjaan menjadi strategi penting dalam menghadirkan perlindungan sosial yang lebih inklusif.

‎

"Sinergi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan sekaligus mempercepat pencapaian Universal Coverage Jamsostek di Provinsi Maluku," ujarnya.

‎

‎Sebagai simbol dimulainya kerja sama tersebut, BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan kartu kepesertaan secara simbolis kepada perwakilan peserta.

‎

‎Penyerahan ini menjadi penegasan bahwa setiap pekerja berhak memperoleh perlindungan atas berbagai risiko sosial ekonomi selama bekerja, mulai dari kecelakaan kerja hingga risiko meninggal dunia.

‎

‎Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Maluku, Heru Siswanto, mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Maluku, khususnya Dinas Tenaga Kerja, serta Muhammadiyah yang telah membangun kolaborasi strategis dalam memperluas perlindungan bagi pekerja.

‎

‎"Kami mengapresiasi inisiatif dan dukungan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Maluku yang telah memfasilitasi kolaborasi ini. Muhammadiyah merupakan organisasi besar dengan jaringan yang tersebar hingga ke pelosok daerah sehingga memiliki peran strategis dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Melalui sinergi ini, kami berharap semakin banyak tenaga pendidik, tenaga kesehatan, pengurus amal usaha, relawan, maupun pekerja informal yang mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan," kata Heru.

‎

Menurut Heru, jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan investasi sosial yang memberikan rasa aman bagi pekerja dan keluarganya. Peserta BPJS Ketenagakerjaan berhak memperoleh berbagai manfaat perlindungan, di antaranya Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), serta Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sesuai ketentuan yang berlaku.

‎

‎Sementara itu, Pengurus Wilayah Muhammadiyah Provinsi Maluku menegaskan komitmennya untuk terus mendukung peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di seluruh amal usaha Muhammadiyah.

‎

‎Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk kepedulian organisasi dalam meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi seluruh insan Muhammadiyah.

‎

Melalui kolaborasi ini, BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Maluku, Pengurus Wilayah Muhammadiyah, dan Pengurus Wilayah Pemuda Muhammadiyah Maluku berkomitmen memperkuat koordinasi, memperluas cakupan kepesertaan, serta meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan.

‎

‎Sinergi tersebut diharapkan mampu menghadirkan perlindungan yang lebih luas bagi para pekerja di Maluku, sekaligus mendukung terciptanya ekosistem ketenagakerjaan yang aman, terlindungi, dan berkelanjutan.