RRI.CO.ID, Ambon - Permasalahan data kepesertaan BPJS kesehatan kini menjadi sorotan. Komisi I DPRD Kota Ambon meminta pemerintah daerah segera melakukan pembaruan dan validasi data agar penyaluran layanan kesehatan kepada masyarakat tidak terkendala

Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon, M. Aris Soulisa mengatakan, pihaknya menemukan adanya ketidaksesuaian data kepesertaan BPJS. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

Politisi PDI Perjuangan itu meminta dinas terkait segera berkoordinasi dengan instansi yang berwenang untuk melakukan pembaruan data secara berkala.

Langkah tersebut sangat penting agar data kepesertaan lebih akurat dan sesuai dengan kondisi riil masyarakat.

"Temuan di lapangan, kota Ambon yang seharusnya sudah terupdate 96 persen tapi fakta yang ada hanya 76 persen. Nah, kita minta untuk persoalan ini segera diselesaikan," kata Aris Soulisa kepada RRI Ambon, Senin, 3 Agustus 2026.

Menurutnya, pembaruan ini dilakukan agar tidak lagi ada masyarakat yang kesulitan mendapatkan layanan kesehatan akibat persoalan administrasi.

Selain itu, Soulisa juga berharap penerima BPJS khusus desil 1 hingga 4 harus tepat sasaran. Kemudian, penggunaan APBD dan APBN untuk pembayaran BPJS harus benar-benar tepat sesuai penerima yang ada.

"Jangan sampai masyarakat yang berpenghasilan diatas malah menerima bantuan, sementara masyarakat miskin tidak. Itu yang harus kita pastikan," ujarnya