RRI.CO.ID, Ambon: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon menerima Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Ambon Tahun Anggaran 2027 yang diserahkan Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena dalam rapat paripurna yang berlangsung di Kantor DPRD Ambon, Rabu, 29 Juli 2026

Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Kota Ambon juga mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kumulatif Terbuka dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Ambon Tahun 2026.

Penyerahan rancangan KUA-PPAS ini merupakan tahapan penting dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 yang nantinya akan dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Kota Ambon.

"Dokumen KUA dan PPAS menjadi pedoman penyusunan APBD 2027 yang memuat sasaran pembangunan daerah, proyeksi pendapatan, belanja, pembiayaan daerah, serta asumsi makro yang menjadi dasar penyusunan anggaran," kata Wali Kota Ambon, Bodewi Wattimena dalam sambutannya

Menurutnya, penyusunan APBD 2027 tetap mengacu pada kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan fokus pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Ambon.

Ia optimistis perekonomian Kota Ambon pada 2027 akan terus bertumbuh seiring membaiknya kondisi ekonomi nasional.

Bodewin menyebutkan, target pertumbuhan ekonomi Kota Ambon pada 2027 dipatok sebesar 5,7 persen. Target tersebut ditopang oleh penguatan konsumsi rumah tangga, peningkatan investasi, percepatan belanja pemerintah, serta pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Dijelaskan, capaian indikator ekonomi Kota Ambon pada 2025 menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,23 persen, tingkat kemiskinan 4,34 persen, dan tingkat pengangguran terbuka 11,37 persen.

Meski demikian, pemerintah daerah tetap mewaspadai tekanan ekonomi yang berpotensi memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Karena itu, berbagai kebijakan akan diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus meningkatkan investasi.

Dalam rancangan KUA-PPAS 2027, Pemerintah Kota Ambon memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp1.134.497.597.477.

Dikatakan, proyeksi tersebut masih bersifat sementara karena pemerintah pusat belum menetapkan besaran transfer ke daerah untuk tahun anggaran 2027.

“Angka ini masih menggunakan asumsi berdasarkan realisasi dan proyeksi pendapatan daerah karena besaran transfer dari pemerintah pusat belum ditetapkan,” ujarnya.

Sementara itu, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggarkan sebesar Rp247.556.496.748. Ditegaskan, peningkatan PAD menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Kota Ambon agar ketergantungan terhadap dana transfer pusat dapat terus dikurangi.

"Kalau kita ingin memiliki kemampuan fiskal yang lebih kuat, maka satu-satunya jalan adalah meningkatkan PAD. Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah harus terus kita dorong agar ke depan bisa mencapai lebih dari 30 persen," ucapnya

Di sisi belanja, Pemerintah Kota Ambon mengalokasikan anggaran sebesar Rp1.078.793.997.477, yang akan digunakan untuk belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, serta belanja transfer sesuai prioritas pembangunan daerah.

Selain itu, pemerintah menetapkan sejumlah asumsi makro pembangunan 2027, di antaranya target angka kemiskinan sebesar 4,90 persen, inflasi pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen, serta penurunan tingkat pengangguran terbuka melalui peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja.

Bodewin berharap pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 bersama DPRD dapat berjalan lancar sehingga menghasilkan kebijakan anggaran yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

Ia juga berharap usulan Ranperda Kumulatif Terbuka dalam Propemperda Kota Ambon Tahun 2026 dapat dibahas secara komprehensif guna memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Ambon.