RRI.CO ID, Ambon - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku akan mengembangkan ekosistem keuangan inklusif di Kampung Nelayan Merah Putih sebagai inovasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) pada 2026. Program tersebut dipaparkan Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath saat mengikuti Virtual Assessment TPAKD Award 2026 bersama dewan juri nasional di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Gubernur Maluku, pada Selasa, 28 Juli 2026.

Vanath menjelaskan, program tersebut merupakan hasil kolaborasi antara TPAKD, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta berbagai lembaga jasa keuangan. Melalui program itu, pemerintah menargetkan peningkatan literasi dan inklusi keuangan sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir agar memiliki akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan formal.

Selain menghadirkan inovasi di kawasan pesisir, Pemprov Maluku juga akan mendorong pemerintah kabupaten dan kota mereplikasi program kredit pembiayaan bersubsidi sebagai upaya memberantas praktik rentenir. Program serupa sebelumnya telah diterapkan di Kabupaten Maluku Tengah dan selanjutnya akan dikembangkan di Kota Tual.

"Kami berkomitmen untuk terus bersinergi bersama OJK, Bank Indonesia, lembaga jasa keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan dalam memperluas akses keuangan masyarakat demi mewujudkan Maluku yang maju, adil, dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045," kata Vanath.

Program pengembangan ekosistem keuangan inklusif tersebut menjadi salah satu arah kebijakan TPAKD Maluku pada 2026, setelah berbagai program tahun sebelumnya mencatat hasil positif. Pemerintah berharap kolaborasi lintas sektor dapat memperluas akses pembiayaan produktif bagi masyarakat pesisir sekaligus memperkuat perekonomian daerah.