RRI.CO.ID, Ambon -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku menilai Pemerintah Provinsi Maluku belum mampu memberikan kepastian terkait realisasi pinjaman daerah senilai lebih dari Rp1 triliun dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Kondisi tersebut dinilai membuat upaya penanganan persoalan fiskal daerah berjalan lambat.

Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur Watubun mengatakan hingga kini belum ada kejelasan mengenai besaran pinjaman yang disetujui oleh PT SMI. "Pemprov Maluku mesti memberikan kepastian terkait pinjaman SMI ini," ujar Benhur dengan tegas di Ambon, Selasa 28 Juli 2026.

Melihat lambannya progres tersebut, DPRD mendorong Pemprov Maluku mempertimbangkan alternatif pembiayaan melalui PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara (Bank Maluku Malut). Langkah itu dinilai dapat mempercepat penanganan persoalan fiskal sekaligus mendukung pembiayaan program pembangunan yang tertunda.

Menurutnya, tekanan fiskal yang dihadapi Pemprov Maluku tidak terlepas dari akumulasi utang masa lalu, termasuk kewajiban kepada PT. SMI dan pihak ketiga. Kondisi tersebut berdampak pada terganggunya pembiayaan pembangunan serta pemenuhan hak-hak aparatur sipil negara.

Hingga kini, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN di lingkungan Pemprov Maluku baru dibayarkan untuk Januari dan Februari 2026. DPRD berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah yang tegas dan transparan agar krisis fiskal tidak berkepanjangan serta pelayanan publik tetap berjalan optimal.