RRI.CO.ID, Ambon - Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Fikri Yasin, berharap Provinsi Maluku mampu menembus tiga besar nasional dalam penilaian pelayanan publik. Harapan tersebut disampaikan saat Entry Meeting Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 di Kantor Gubernur Maluku, pada Senin, 27 Juli 2026.

Fikri menegaskan bahwa penilaian maladministrasi bukan sekadar mengejar peringkat, melainkan bertujuan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang benar-benar dirasakan masyarakat. Menurutnya, pelayanan yang berkualitas harus dibangun dengan integritas serta berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Ia menilai seluruh pemerintah daerah perlu memanfaatkan proses penilaian sebagai kesempatan memperbaiki tata kelola pelayanan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Entry Meeting tersebut dihadiri Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath, Wakapolda Maluku, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, para bupati dan wali kota se-Maluku atau yang mewakili, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku, pimpinan OPD, serta sejumlah pimpinan instansi vertikal.

Melalui penilaian tahun 2026, Ombudsman berharap seluruh penyelenggara pelayanan publik di Maluku semakin meningkatkan kualitas layanan, memperkuat akuntabilitas, dan menghadirkan pelayanan yang cepat, transparan, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.