Inflasi Maluku Tembus 3,80 Persen, Pemprov Gelar Rakor Lintas Sektor

RRI.CO.ID, Ambon - Pemerintah Provinsi Maluku bergerak cepat menyikapi kenaikan inflasi yang mencapai 3,80 persen secara tahunan (year on year/y-on-y) pada Juni 2026. Angka tersebut berdasarkan Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada 1 Juli 2026, telah melampaui target inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen.

Untuk merespons kondisi tersebut, Pemprov Maluku menggelar rapat koordinasi lintas sektor di Ruang Rapat Lantai VI Kantor Gubernur Maluku, Rabu 8 Juli 2026. Rapat dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Maluku, Kasrul Selang.

Dalam rapat tersebut, Kasrul mengungkapkan kenaikan harga sejumlah komoditas pangan dan Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi penyebab utama meningkatnya inflasi di Maluku. Karena itu, diperlukan langkah terpadu dari seluruh pemangku kepentingan untuk mengendalikan harga di pasaran.

“Lonjakan harga pada komoditas pangan dan BBM menjadi pemicu utama kenaikan inflasi di Maluku,” kata Kasrul Selang.

Ia menegaskan pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Sebaliknya, koordinasi dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan masyarakat.

“Koordinasi yang kuat antarinstansi sangat diperlukan untuk menekan laju inflasi dan menjaga ketersediaan pasokan,” ujarnya.

Melalui pertemuan ini, Pemprov Maluku berharap lahir langkah-langkah konkret dalam menjaga pasokan pangan dan BBM di daerah. Upaya tersebut diharapkan mampu mengembalikan inflasi Maluku ke rentang target yang telah ditetapkan pemerintah.

Selanjutnya rapat tersebut dihadiri Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku selaku Ketua Satuan Tugas Pangan, serta Perum BULOG Kantor Wilayah Maluku dan Maluku Utara.