RRI.CO.ID, Ambon: Munculnya wacana yang mulai menyandingkan nama Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw dengan Saadiah Uluputty sebagai pasangan potensial pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2030 dinilai masih terlalu dini.
Perkumpulan Anak Muda Ambon (PAMA) menilai pembicaraan mengenai konfigurasi pasangan calon lima tahun mendatang lebih banyak dipengaruhi dinamika opini publik dibanding realitas yang asa saat ini.
Ketua Umum PAMA, Rizal Sangadji mengatakan, saat ini para figur yang disebut-sebut masih memiliki tugas pada amanah jabatan dan tugas masing-masing. Karena itu, pembahasan mengenai duet Ritiauw-Uluputty belum memiliki landasan politik yang kuat.
"Masih terlalu pagi membicarakan Pilgub 2030. Dinamika politik sangat cair dan banyak faktor yang akan menentukan, mulai dari kinerja para tokoh, keputusan parpol, hingga perkembangan aspirasi masyarakat," kata Rizal Sangadji di Ambon, Rabu, 1 Juli 2026.
Menurutnya, Arnold Ritiauw baru saja diberi amanah oleh Presiden Prabowo sebagai Direktur Sumber Daya Air Kementerian PUPR. Mari berikan kesempatan kepada beliau untuk menerjemahkan apa yang menjadi program strategis nasional di sektor ketahanan pangan.
"Ibu Saadiah Uluputty juga begitu. Biarkan ibu Diah fokus perjuangkan aspirasi rakyat Maluku di pusat dan pak Ritiauw fokus di Kementerian PUPR," ujarnya
Sangadji menilai, dalam politik, elektabilitas dan popularitas seseorang dapat berubah dalam waktu singkat. Figur yang hari ini diperbincangkan belum tentu menjadi kandidat utama ketika tahapan Pilkada benar-benar dimulai.
Di lain sisi, Sangadji juga mengajak publik untuk memberikan kesempatan kepada Gubernur Maluku saat ini, Hendrik Lewerissa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.
"Pak Hendrik masih punya janji politik yang belum seluruhnya direalisasi. Berikan kesempatan untuk pak Hendrik bekerja dengan tenang untuk menuntaskan visi-misinya yang pernah disampaikan di Pilgub lalu," ucapnya
Meski demikian, munculnya nama Ritiauw-Uluputty dalam berbagai perbincangan publik menunjukkan keduanya memiliki daya tarik politik di mata masyarakat.
Hal itu dianggap sebagai dari dinamika demokrasi yang wajar, selama tidak memggangu fokus terhadap pembangunan dan pelayanan publik di Maluku.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....