Ombudsman Maluku Soroti Pola SPMB, Tekankan Pemerataan Akses Pendidikan

RRI.CO.ID, Ambon - Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku memastikan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) diawasi agar sesuai dengan ketentuan dalam Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025. Pengawasan dilakukan mulai dari penyusunan petunjuk teknis, penetapan kuota, hingga penerapan empat jalur penerimaan di setiap satuan pendidikan.

Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku Semuel Hatulely dalam dialog di Pro1 RRI Ambon, Rabu 1 Juli 2026, mengatakan regulasi tersebut bertujuan mewujudkan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh calon murid. Aturan itu juga memberi perhatian kepada siswa berprestasi, keluarga kurang mampu, dan penyandang disabilitas.

"Permendikdasmen ini memberikan kesempatan yang adil bagi semua siswa untuk mendapat pendidikan yang layak di semua jenjang," kata Hatulely.

Ia menjelaskan pemerintah daerah diwajibkan menyusun petunjuk teknis SPMB sesuai karakteristik wilayah masing-masing. Dinas pendidikan juga diminta menetapkan kuota rombongan belajar (rombel) lebih awal untuk mendukung kelancaran proses penerimaan murid baru.

Ombudsman Maluku lanjutnya, telah melakukan pengawasan intensif sepanjang tahun lalu dan menyampaikan temuan penting kepada Dinas Pendidikan serta Kementerian terkait. Evaluasi tersebut berfokus pada empat jalur resmi yang telah ditetapkan, yaitu jalur domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi.

“Masing-masing jalur tersebut memiliki kriteria spesifik dan persentase minimal kuota yang harus dipatuhi oleh pihak sekolah,” ujarnya.

Pihaknya juga menyoroti tingginya minat masyarakat terhadap SMA Negeri 1, SMA Negeri 2, dan SMA Negeri 11 Ambon setiap tahun. Menurut Semuel, kondisi tersebut perlu diimbangi dengan upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah-sekolah lainnya.

Ia berharap evaluasi pelaksanaan SPMB dapat menjadi momentum pembenahan sistem pendidikan di Maluku. Seluruh proses penerimaan murid baru harus berlangsung transparan, adil, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.