Kemenkum Maluku Dukung Pendataan BPS

RRI.CO.ID,Ambon-Ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan terpercaya menjadi fondasi penting dalam perumusan kebijakan publik yang efektif dan tepat sasaran. Kualitas pembangunan tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang baik, tetapi juga oleh validitas data yang menjadi dasar pengambilan keputusan di berbagai sektor.

Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan pendataan sensus yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Kamis 25 Juni 2026. Pendataan berlangsung di Ruang Kerja Kepala Kantor Wilayah dan merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat sistem statistik nasional yang komprehensif dan berkelanjutan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sahri, menegaskan bahwa dukungan terhadap pelaksanaan sensus merupakan bentuk partisipasi aktif seluruh instansi pemerintah dalam menyediakan data yang berkualitas sebagai landasan pembangunan nasional dan daerah.

“Data yang akurat merupakan modal utama dalam melahirkan kebijakan yang tepat dan berdampak langsung bagi masyarakat. Karena itu, kami mendukung penuh pelaksanaan pendataan yang dilakukan BPS sebagai bagian dari ikhtiar bersama membangun tata kelola pemerintahan yang berbasis data,” ujar Saiful.

Dalam pelaksanaan pendataan tersebut, Kepala Kantor Wilayah memberikan informasi dan keterangan yang dibutuhkan sesuai dengan instrumen yang telah ditetapkan oleh BPS Provinsi Maluku. Proses pendataan berlangsung tertib, terbuka, dan mengedepankan prinsip akurasi serta akuntabilitas.

BPS Provinsi Maluku menekankan bahwa partisipasi aktif berbagai instansi pemerintah menjadi elemen penting dalam menghasilkan data statistik yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Data yang dihimpun diharapkan mampu mendukung penyusunan program pembangunan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Kemenkum Maluku menegaskan komitmennya untuk terus mendukung penyelenggaraan program statistik nasional serta memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berbasis data, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang semakin berkualitas.