Kemenkum Perkuat Kolaborasi untuk Ketahanan Pangan dan Energi Nasional

RRI.CO.ID,Ambon-Penguatan kualitas kebijakan publik menjadi salah satu kunci utama keberhasilan pembangunan nasional. Untuk mendukung agenda tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku mengikuti Kick Off Meeting Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum secara virtual, Rabu 17 Juni 2026.

Kegiatan yang diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sahri, bersama jajaran ini menjadi momentum awal konsolidasi nasional dalam membangun ekosistem kebijakan yang lebih terintegrasi, kolaboratif, dan berbasis bukti guna mendukung prioritas pembangunan Indonesia.

Forum dibuka secara resmi oleh Menteri Hukum RI, Dr. Supratman Andi Agtas, yang menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam merumuskan kebijakan yang mampu menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Pada kesempatan yang sama, dilakukan pula penandatanganan kerja sama antara Badan Strategi Kebijakan dengan sejumlah perguruan tinggi sebagai langkah memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan akademisi dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas.

Dalam pemaparannya, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Andry Indrady, menjelaskan bahwa Forum Komunikasi Kebijakan dirancang sebagai ruang kolaborasi nasional yang mempertemukan pemerintah, akademisi, pakar, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menghasilkan solusi kebijakan yang terukur dan berdampak. Melalui forum ini, setiap proses kebijakan didorong untuk lahir dari kajian yang komprehensif, rekomendasi yang terintegrasi, serta orientasi yang jelas terhadap pencapaian agenda pembangunan nasional.

Berbagai isu strategis turut menjadi perhatian dalam forum tersebut. Di antaranya masih adanya fragmentasi kebijakan akibat tumpang tindih regulasi, belum optimalnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta tantangan ego sektoral yang kerap menghambat efektivitas pelaksanaan program pembangunan.

Forum juga menyoroti dua prioritas utama pemerintah dalam APBN Tahun 2026, yakni ketahanan pangan dan ketahanan energi. Kedua sektor tersebut dinilai memiliki peran vital karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, stabilitas ekonomi nasional, dan fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Berbagai program strategis seperti peningkatan produksi pangan, penguatan koperasi pertanian, pembangunan irigasi, elektrifikasi desa, pengembangan energi terbarukan, hingga pemanfaatan biodiesel menjadi bagian dari fokus pembangunan yang akan terus diperkuat.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sahri, menyampaikan bahwa Forum Komunikasi Kebijakan merupakan langkah strategis dalam memastikan setiap kebijakan publik yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.

"Kebijakan yang berkualitas lahir dari kolaborasi yang kuat dan didukung oleh data serta kajian yang komprehensif. Melalui Forum Komunikasi Kebijakan ini, kami siap berkontribusi dalam memperkuat sinergi dan menghadirkan rekomendasi kebijakan yang mendukung pembangunan nasional maupun daerah," ujar Saiful.

Melalui keikutsertaan dalam Kick Off Meeting Forum Komunikasi Kebijakan Tahun 2026, Kemenkum Maluku menegaskan komitmennya untuk terus mendukung penguatan tata kelola kebijakan yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis bukti. Dengan sinergi yang semakin kuat, kebijakan publik diharapkan mampu menjadi instrumen utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pencapaian visi Indonesia Emas 2045.