RRI.CO.ID, Ambon - Menteri Pertanian secara resmi menyetujui usulan program hilirisasi ubi kayu di Provinsi Maluku untuk diolah menjadi bioetanol. Keputusan strategis ini diambil dalam pertemuan antara Menteri Pertanian dengan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, yang didampingi oleh Bupati Buru Selatan La Hamidi, dan Kadis Pertanian Provinsi Maluku Ilham Tauda di Jakarta. Langkah besar ini mendapat apresiasi tinggi dari karena dinilai sangat sejalan dengan arahan Presiden RI, Prabowo Subianto. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Ilham Tauda, Jumat 12 Juni 2026 menyatakan bahwa program ini akan memperkuat ketahanan pangan sekaligus energi nasional.

Berdasarkan Permentan Nomor 02/kpts/RC.040/M/01/2025, Provinsi Maluku memiliki lahan ubi kayu seluas 155.026 hektare yang tersebar di empat kabupaten. Kawasan potensial tersebut mencakup Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, dan Buru Selatan.

Dari total luasan yang tersedia, Kabupaten Buru Selatan memegang potensi terbesar dan siap menjadi ujung tombak program. "Potensi terbesar berada di Kabupaten Buru Selatan, yakni seluas 143.440 hektare atau mencakup 92,5 persen," Kata Gubernur Hendrik Lewerissa dihadapan Mentan.

Untuk memaksimalkan potensi tersebut, Mentan menyarankan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan segera menyiapkan kawasan inti produksi. Kawasan ini nantinya akan dikerjasamakan secara sinergis dengan pihak BUMN, salah satunya adalah PT Perkebunan Nusantara 1 (PTPN 1).

Lewerissa juga mengajukan usulan dukungan hilirisasi lahan Clean Plant Clean Land (CPCL) seluas 2.500 hektare. Usulan itu mencakup pemenuhan kebutuhan bibit stek, pupuk, dolomit, hingga berbagai jenis alat mesin pertanian (alsintan).

Merespons permintaan dimaksud, Menteri Pertanian langsung memberikan persetujuan untuk menyalurkan bantuan alsintan tahap awal. Bantuan yang siap dikirimkan ke Maluku terdiri dari 50 unit hand tractor dan 5 unit traktor roda empat.