RRI.CO.ID,Ambon - Klitas kebijakan publik yang baik tidak lahir dari asumsi semata, melainkan dari data, analisis, dan pemahaman yang komprehensif terhadap kebutuhan masyarakat. Berangkat dari semangat tersebut, Kementerian Hukum melalui Badan Strategi Kebijakan terus memperkuat kapasitas Analis Kebijakan di daerah melalui kegiatan Policy Talks Forum Komunikasi Kebijakan Tahun 2026.

Kegiatan yang dilaksanakan secara virtual pada Rabu 3 Juni 2026 tersebut diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sahri, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, serta jajaran yang membidangi fungsi analisis kebijakan dari Ruang Rapat Kakanwil Kementerian Hukum Maluku.

Forum komunikasi kebijakan ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung perumusan kebijakan yang lebih berkualitas, responsif, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Selain sebagai sarana peningkatan kompetensi, kegiatan ini juga menjadi ruang berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam menghadapi berbagai tantangan kebijakan di daerah.

Dalam pemaparannya, narasumber menyoroti berbagai inovasi yang telah dikembangkan Kementerian Hukum dalam pengelolaan kebijakan publik, antara lain digitalisasi layanan hukum, peningkatan partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, serta penguatan evaluasi regulasi melalui pendekatan evidence-based policy. Pendekatan ini dinilai penting untuk memastikan setiap kebijakan yang dihasilkan memiliki dasar yang kuat, terukur, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Peserta juga memperoleh penguatan mengenai siklus kebijakan publik yang meliputi identifikasi masalah, penyusunan agenda kebijakan, formulasi kebijakan, pengambilan keputusan, implementasi, evaluasi, hingga revisi kebijakan. Pemahaman terhadap seluruh tahapan tersebut menjadi fondasi penting dalam menghasilkan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.

Melalui sesi diskusi yang berlangsung interaktif, peserta diberikan kesempatan untuk bertukar pandangan dan pengalaman terkait implementasi kebijakan di daerah. Forum ini sekaligus menjadi sarana untuk memperdalam pemahaman mengenai peran strategis analis kebijakan dalam mendukung proses pengambilan keputusan yang berkualitas.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sahri, menyampaikan bahwa penguatan kapasitas analis kebijakan merupakan langkah penting dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berorientasi pada hasil.

“Di tengah perkembangan lingkungan strategis yang semakin kompleks, setiap kebijakan harus disusun berdasarkan data, fakta, dan kebutuhan nyata masyarakat. Karena itu, analis kebijakan memiliki peran yang sangat penting dalam menghadirkan rekomendasi yang berkualitas dan menjadi landasan bagi pengambilan keputusan yang tepat,” ujar Saiful.

Ia menambahkan bahwa kegiatan Policy Talks menjadi ruang pembelajaran yang efektif untuk memperluas wawasan, memperkuat jejaring komunikasi kebijakan, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam menghadapi tantangan pembangunan yang terus berkembang.

Melalui kegiatan ini, Kementerian Hukum terus mendorong lahirnya kebijakan yang lebih adaptif, inovatif, dan berbasis bukti sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berdampak bagi masyarakat.